Jakarta – Pemerintah masih mencari formula terbaik untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini tengah berkoordinasi dengan Badan Pengelola (BP) BUMN, Danantara, serta sejumlah kementerian guna membahas pengalihan kepemilikan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
Selain proses pengalihan saham, pemerintah juga sedang melakukan pemeriksaan menyeluruh atau uji tuntas terhadap aspek hukum dan valuasi perusahaan. Tahapan ini diperlukan untuk menentukan langkah penyelesaian pembiayaan proyek kereta cepat tersebut.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Evita Manthovani, menyampaikan bahwa proses uji tuntas diharapkan dapat diselesaikan pada Desember 2026.
Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi salah satu bahan penting dalam penyempurnaan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur penanganan proyek Whoosh.
“Sampai saat ini Kemenkeu masih berkoordinasi dengan BP BUMN, Danantara dan kementerian untuk pengalihan saham PSBI (PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia) dan uji tuntas valuasi dan hukum. Kami harapkan uji tuntas selesai Desember 2026 untuk perkuat rancangan Perpres,” ujar Evita dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).
Di tengah pembahasan penyelesaian pembiayaan, pemerintah memastikan dukungan terhadap keberlangsungan operasional Whoosh tetap diberikan. Hal ini dilakukan agar pelayanan kereta cepat kepada masyarakat dapat terus berjalan dengan baik.
Namun, pemerintah juga berupaya agar penyelesaian kewajiban pembiayaan proyek tersebut dilakukan secara cermat dan tidak menimbulkan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Mengenai kemungkinan perubahan jangka waktu pembayaran pinjaman atau tenor, termasuk opsi restrukturisasi pembiayaan, Kemenkeu belum mengambil keputusan. Pemerintah masih menunggu hasil kajian menyeluruh sebelum menentukan kebijakan lanjutan.
Evita menjelaskan, seluruh keputusan terkait pembiayaan harus mempertimbangkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, setiap kebijakan harus melalui perhitungan matang dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.
“Apakah akan ada penyesuaian tenor dan pembiayaan, kita lihat uji tuntas. Secara prinsip pemerintah menghormati perjanjian pembiayaan dan langkah strategi pembiayaan kita lakukan secara hati-hati dan terukur,” pungkasnya.
Dengan demikian, penyelesaian persoalan pembiayaan Whoosh masih menunggu hasil uji tuntas yang ditargetkan selesai pada akhir 2026. Hasil tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan berikutnya.(YU)
