Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memperketat pengawasan terhadap operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan penilaian atau grading terhadap kelayakan fasilitas dan kemampuan masing-masing dapur dalam melayani penerima manfaat.
Hasil penilaian tersebut nantinya dapat menjadi dasar untuk menentukan kembali jumlah orang yang dilayani oleh setiap SPPG. Dapur yang memiliki keterbatasan fasilitas kemungkinan harus mengurangi kapasitas pelayanan agar produksi makanan tetap sesuai dengan kemampuan operasionalnya.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, mengatakan bahwa evaluasi ini diperlukan untuk memastikan seluruh dapur MBG bekerja sesuai standar fasilitas yang tersedia. Penilaian tidak semata-mata didasarkan pada banyaknya makanan yang dihasilkan, tetapi juga memperhatikan kesiapan sarana pendukung pengolahan dan penyimpanan makanan.
Menurut Tysa, pemeriksaan akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal, evaluasi diprioritaskan terhadap SPPG di Pulau Jawa yang selama ini melayani sedikitnya 2.500 penerima manfaat. Wilayah tersebut menjadi sasaran pertama karena jumlah dapur MBG yang beroperasi relatif terkonsentrasi.
Ia menyampaikan bahwa kesesuaian antara jumlah penerima manfaat dan kemampuan fasilitas dapur merupakan hal penting untuk menjaga mutu makanan sekaligus mencegah risiko gangguan keamanan pangan.
Salah satu komponen yang menjadi perhatian dalam proses penilaian adalah kelengkapan peralatan dapur. BGN akan melihat ketersediaan serta kondisi fasilitas yang digunakan dalam kegiatan memasak maupun penyimpanan bahan dan makanan.
Peralatan seperti kompor dan lemari pendingin atau chiller menjadi bagian dari indikator pemeriksaan karena berhubungan langsung dengan kemampuan dapur dalam memproduksi serta menjaga kualitas makanan.
Dengan demikian, dapur yang mempunyai keterbatasan peralatan tidak dapat dipaksakan melayani penerima manfaat dalam jumlah besar apabila kapasitas fasilitasnya belum memadai.
Tysa memberikan gambaran, SPPG yang hanya memiliki sedikit kompor atau fasilitas pendingin dengan daya tampung terbatas perlu menyesuaikan jumlah produksi makanan. Penentuan kapasitas pelayanan harus mengacu pada kondisi nyata di lapangan, bukan hanya target jumlah penerima manfaat.
Untuk memastikan hasilnya objektif, penilaian akan dilakukan oleh BGN Pusat melalui pemeriksaan langsung ke setiap dapur yang masuk dalam program evaluasi.
Hasil kunjungan tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan batas kemampuan pelayanan masing-masing SPPG. Dengan cara ini, jumlah makanan yang diproduksi diharapkan tidak melebihi kemampuan fasilitas yang tersedia.
BGN berharap kebijakan tersebut dapat memperbaiki pengelolaan program MBG sehingga pelaksanaannya semakin tertib, efektif, dan sesuai standar pelayanan.
Tysa menegaskan bahwa perluasan jangkauan penerima manfaat harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pengelolaan dapur. Penyesuaian kapasitas dinilai penting agar proses penyediaan hingga pendistribusian makanan berlangsung dengan baik.
Melalui penerapan sistem grading, BGN ingin memastikan seluruh SPPG tidak hanya mampu memenuhi target produksi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap mutu makanan dan keselamatan penerima manfaat.
Evaluasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan serta meningkatkan profesionalitas penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.(YU)
