Jakarta — Pemerintah mengajukan rancangan belanja negara dalam RAPBN 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun kepada DPR. Rancangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (27/8/2026).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kebutuhan belanja tersebut akan dipenuhi melalui penerimaan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun. Dengan demikian, pemerintah memproyeksikan defisit anggaran sebesar Rp671,2 triliun atau sekitar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Purbaya menyampaikan bahwa pelaksanaan anggaran tahun depan akan diarahkan lebih selektif. Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar mendukung program prioritas sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Lima Fokus Utama Belanja
Pemerintah membagi arah belanja RAPBN 2027 ke dalam lima bidang prioritas. Pertama adalah penguatan sektor pendidikan.
Anggaran pendidikan akan diarahkan antara lain untuk pengembangan Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, sekolah terintegrasi, peningkatan fasilitas sekolah dan madrasah, serta dukungan terhadap sarana pembelajaran yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Prioritas kedua menyasar pemerataan layanan kesehatan. Pemerintah berencana memperluas fasilitas kesehatan di wilayah tertinggal, melanjutkan transformasi sektor kesehatan, meningkatkan cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN, memperluas pemeriksaan kesehatan berkala, dan memperbaiki fasilitas rumah sakit.
Selanjutnya, pemerintah memberikan perhatian pada perlindungan sosial. Program bantuan dan jaring pengaman sosial akan diperkuat untuk menjaga pemenuhan kebutuhan dasar, mempertahankan daya beli masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan.
Bidang keempat adalah infrastruktur dan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Pembangunan akan mencakup konektivitas, infrastruktur pendukung ketahanan pangan dan energi, fasilitas hilirisasi, hingga pemulihan wilayah yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Sementara itu, sektor perumahan dan permukiman menjadi fokus kelima. Pemerintah menyiapkan program penyediaan rumah dengan harga terjangkau, peningkatan kualitas rumah agar memenuhi standar sanitasi, serta penataan kawasan permukiman.
DTSEN Jadi Basis Penyaluran Bansos
Pemerintah juga menanggapi masukan DPR mengenai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut akan terus diperbarui dan digunakan sebagai basis dalam penyaluran bantuan sosial serta subsidi.
Pemerintah menargetkan penggunaan DTSEN dapat membuat distribusi bantuan lebih tepat sasaran. Pemutakhiran data akan dilakukan bersama pemerintah daerah agar penerima manfaat dapat diidentifikasi secara lebih akurat dan transparan.
Untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah, pemerintah juga mengarahkan Transfer ke Daerah (TKD) 2027 agar dapat membantu mengurangi kesenjangan antarwilayah. Kebijakan tersebut sekaligus diharapkan mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan prioritas di daerah.
Penerimaan Negara Digenjot
Di sisi pendapatan, pemerintah menargetkan peningkatan penerimaan tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap dunia usaha. Strateginya mencakup penguatan dan perluasan basis perpajakan serta pemanfaatan teknologi untuk mengintegrasikan data.
Sejumlah sistem yang akan dioptimalkan antara lain Cortex, Ceisa, dan Simbara. Pemerintah juga akan memperluas sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam dan aset milik negara.
Purbaya menilai rancangan defisit sebesar 2,4 persen PDB mencerminkan upaya menjaga disiplin fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Tantangan tersebut mencakup dinamika geopolitik, perubahan harga energi, hingga tekanan terhadap pasar keuangan global.
Ekonomi 2027 Ditargetkan Tumbuh 6 Persen
Pemerintah juga melihat fondasi ekonomi nasional masih cukup kuat. Pada semester I 2026, perekonomian Indonesia tercatat tumbuh 5,45 persen. Pertumbuhan tersebut antara lain didukung investasi yang meningkat 6,87 persen serta konsumsi pemerintah yang tumbuh 15,97 persen.
Untuk 2027, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Pencapaian tersebut akan didorong melalui hilirisasi industri, percepatan digitalisasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sejumlah asumsi makro lainnya juga telah ditetapkan. Inflasi diproyeksikan berada di level 2,5 persen, sementara nilai tukar rupiah diperkirakan sekitar Rp17.500 per dolar AS. Adapun rata-rata imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun ditargetkan sebesar 6,9 persen.
Pemerintah menyatakan seluruh komponen RAPBN 2027 disusun dengan mempertimbangkan risiko global. Selain menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri, kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk mempertahankan daya tarik investasi, kelancaran arus modal, serta memperkuat daya saing ekspor Indonesia.(BY)
