Pariaman – Pemko Pariaman mengajukan proposal pembangunan Gedung Unit Layanan Disabilitas (ULD) kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam audiensi yang berlangsung di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Rombongan Pemko Pariaman dipimpin langsung oleh Wali Kota Pariaman, Yota Balad, didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Hertati Taher serta Kepala Dinas PUPRP Deki Asar.
Kehadiran mereka disambut Direktur Kursus dan Pelatihan Yaya Sutarya bersama sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
Dalam pertemuan tersebut, Yota Balad menyerahkan proposal pembangunan Gedung ULD sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.
Keberadaan Unit Layanan Disabilitas nantinya diharapkan menjadi pusat pelayanan terpadu yang memberikan berbagai layanan bagi anak berkebutuhan khusus, mulai dari asesmen, pendampingan, terapi tumbuh kembang, hingga peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.
Usulan tersebut juga sejalan dengan ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas pada seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi.
Dalam proposal yang diajukan, Pemko Pariaman mengusulkan anggaran sebesar Rp9.370.877.000. Dana tersebut direncanakan untuk pembangunan gedung utama ULD, aula dan ruang serbaguna, area bermain luar ruangan, serta fasilitas pendukung seperti pagar, area parkir, dan halaman.
Yota Balad menegaskan, pembangunan Gedung ULD merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan inklusif. Menurutnya, fasilitas tersebut akan mempermudah penyandang disabilitas memperoleh layanan pendidikan yang layak, nyaman, dan setara.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan terhadap usulan tersebut sehingga keberadaan Unit Layanan Disabilitas segera dapat direalisasikan demi memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selain itu, pembangunan ULD juga selaras dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas melalui Program Unggulan Pendidikan Gratis dan Program Pariaman Sejahtera.
Kepala Disdikpora Kota Pariaman, Hertati Taher, mengatakan kebutuhan terhadap layanan pendidikan inklusif di daerah terus meningkat.
Karena itu, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar pelayanan kepada peserta didik berkebutuhan khusus dapat berjalan secara optimal, terpadu, dan berkesinambungan.
Sementara itu, Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikdasmen, Yaya Sutarya, mengapresiasi langkah yang diambil Pemko Pariaman dalam memperkuat layanan bagi penyandang disabilitas. Ia menyatakan usulan tersebut akan diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Melalui audiensi ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin erat dalam mendukung percepatan pembangunan layanan pendidikan inklusif di Kota Pariaman. Pemko Pariaman optimistis kolaborasi berbagai pihak akan mempercepat terpenuhinya hak pendidikan yang setara bagi seluruh anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.(des*)
