Kolaborasi Pemerintah–GoTo Diperkuat demi Kesejahteraan Mitra Pengemudi

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, menerima kunjungan CEO GoTo, Hans Patuwo, di kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta.
Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, menerima kunjungan CEO GoTo, Hans Patuwo, di kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta.

Jakarta – Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menerima kunjungan dari CEO GoTo, Hans Patuwo, di kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta. Pertemuan ini membahas upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan para pengemudi transportasi daring di Indonesia.

Dalam diskusi tersebut, Teddy menyimak berbagai pandangan dari Hans terkait perkembangan dan tantangan dalam ekosistem transportasi online. Hans menyebutkan bahwa saat ini Gojek memiliki sekitar 800 ribu hingga 1 juta mitra pengemudi aktif yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Ia juga menjelaskan bahwa sejak awal beroperasi, jumlah total mitra pengemudi yang pernah bergabung telah mencapai sekitar 3 juta orang, mencakup mereka yang masih aktif, bekerja paruh waktu, maupun yang sudah tidak lagi beroperasi.

Baca Juga  Benarkah Utang Pinjol Hangus Setelah 90 Hari? Ini Faktanya

Selain itu, Teddy menyampaikan bahwa Gojek berkomitmen mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan pendapatan pengemudi. Salah satu langkah yang dibahas adalah peningkatan porsi pendapatan pengemudi dari sebelumnya 80 persen menjadi 92 persen dari setiap transaksi.

Pemerintah, menurut Teddy, terus menjalin koordinasi dengan pelaku industri guna merumuskan kebijakan yang seimbang. Tujuannya adalah memastikan perlindungan bagi pengemudi tetap terjaga tanpa menghambat keberlangsungan bisnis perusahaan.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan pengemudi daring sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis kerakyatan di era digital. Presiden menekankan bahwa peningkatan taraf hidup pengemudi harus berjalan beriringan dengan model bisnis yang adil dan berkelanjutan, di mana perusahaan aplikasi tetap memperoleh keuntungan secara wajar.

Baca Juga  Bioetanol Sebagai Proyek Strategis Nasional, Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Pendekatan ini mencerminkan arah kebijakan pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang inklusif—tidak hanya mendorong inovasi dan pertumbuhan, tetapi juga memastikan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat.(BY)