Padang — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Arry Yuswandi, resmi melantik 44 pejabat baru yang terdiri dari administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar. Acara pelantikan berlangsung di Auditorium Gubernuran pada Jumat (27/3/2026).
Pelantikan tersebut mengacu pada Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 821/1518/BKD-2026, yang mencakup 21 pejabat administrator (Eselon III) dan 23 pejabat pengawas (Eselon IV).
Arry Yuswandi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis Pemprov Sumbar untuk memperkuat birokrasi yang profesional, adaptif, dan berbasis kinerja.
Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa mutasi dan promosi jabatan dilakukan secara menyeluruh dan lebih hati-hati dibandingkan periode sebelumnya.
“Proses ini merupakan yang terlama selama ini. Bukan karena ada hal yang luar biasa, tapi karena kami ingin memastikan setiap pejabat ditempatkan pada posisi yang paling sesuai untuk mendukung percepatan pembangunan daerah,” ujarnya.
Arry menjelaskan bahwa penempatan jabatan dilakukan melalui mekanisme penilaian berlapis, dengan pendekatan sistem merit dan manajemen talenta berbasis evaluasi 360 derajat. Penilaian tersebut kemudian dikompilasi oleh Tim Penilaian Kinerja Pegawai sebagai acuan dalam menentukan posisi yang tepat bagi setiap ASN.
“Artinya, penilaian dilakukan tidak hanya oleh atasan, tetapi juga rekan kerja dan bawahan, agar gambaran mengenai kapasitas dan integritas pejabat menjadi lebih objektif,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh keputusan penempatan jabatan sepenuhnya berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan kepentingan pribadi atau hubungan emosional.
“Keputusan ini bukan soal keinginan individu, melainkan kebutuhan organisasi yang harus dijalankan bersama,” tegas Arry.
Di akhir sambutannya, Arry mengingatkan para pejabat yang baru dilantik untuk segera menyesuaikan diri dan menampilkan kinerja maksimal dalam tugasnya.
“Jalankan amanah ini dengan tanggung jawab penuh dan dedikasi. Tunjukkan bahwa Anda memang tepat berada di posisi ini,” pesannya.
Pelantikan ini diharapkan dapat memperkuat struktur birokrasi Pemprov Sumbar, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.(des*)
