Agus Rizal (Ekonom Universitas MH Thamrin)
Jakarta, Fativa.id,
Jantung yang sa kit, liver yang bermasalah. Itulah kesimpulan bukber kami. Satu kesimpulan pada hari ke-23 bulan Ramadhan di Rumah Kebangsaan Tebet. Kesimpulan hadir saat berlangsung pertemuan intelektual dan diskusi yang khidmat. Diskusi dipimpin oleh ekonom senior Ichsanuddin Noorsy, yang membuka pertemuan dengan refleksi kritis mengenai kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia saat ini.
Dalam forum tersebut hadir sejumlah pasukan pemikir Nusantara Centre, di antaranya Prof. Yudhie Haryono, Rian Pratama, Agus Rizal, Dedi Setiadi, Yaya Sunaryo, Asyari, Riskal Arief, dan Firdaus. Beberapa pemikir lain juga tampak berkumpul dan bersenda gurau. Suasana diskusi berlangsung serius, dengan para peserta menyimak paparan panjang mengenai arah ekonomi nasional dan tantangan fiskal yang dihadapi negara.
Ekonom Ichsanuddin Noorsy memulai pembahasan dengan menekankan bahwa persoalan ekonomi Indonesia tidak bisa dilihat secara parsial. Menurutnya, APBN merupakan jantung dari seluruh kebijakan ekonomi negara. Jika struktur APBN bermasalah, maka dampaknya akan merembet ke berbagai sektor, mulai dari stabilitas ekonomi, investasi, hingga kesejahteraan warga negara.
Dalam paparannya, ia menyinggung fakta bahwa dalam APBN 2026 beban pembayaran utang mencapai sekitar Rp1.400 triliun. Dari jumlah tersebut lebih dari Rp800 triliun digunakan untuk pembayaran pokok utang, sementara sekitar Rp500–600 triliun merupakan pembayaran bunga. Besarnya beban tersebut menunjukkan bahwa ruang fiskal negara semakin terbatas karena sebagian besar anggaran terserap untuk kewajiban bayar utang. Sebuah kisah klasik yang tidak pernah dicari solusinya oleh para ekonom kita.
Ia menjelaskan bahwa persoalan ini tidak hanya bersifat ekonometrik, melainkan berkaitan dengan paradigma ekonomi yang sejak lama menerima defisit anggaran sebagai sesuatu yang normal. Dalam pandangannya, sejak era Orde Baru hingga masa reformasi, rancangan APBN hampir selalu disusun dalam kondisi defisit, dengan utang luar negeri dianggap sebagai instrumen pembiayaan yang wajar.
Diskusi kemudian berkembang pada persoalan tekanan struktural terhadap perekonomian nasional. Ichsan menjelaskan bahwa nilai tukar, inflasi, dan suku bunga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga energi, komoditas global, serta dominasi sistem keuangan internasional yang masih berbasis dolar. Ketergantungan terhadap dolar dalam cadangan devisa dan transaksi internasional membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap tekanan global.
Ia juga menyoroti bahwa tekanan ekonomi tidak hanya berasal dari sektor keuangan, tetapi juga dari struktur rantai pasok global yang kini menjadi instrumen strategi geopolitik. Negara-negara besar tidak hanya memengaruhi harga komoditas, tetapi juga mengendalikan alur pasokan dan sistem pembayaran internasional, sehingga negara berkembang harus beradaptasi dengan sistem yang tidak mereka kendalikan.
Dalam konteks domestik, diskusi menyinggung persoalan efektivitas belanja negara. Menurut paparannya, banyak program belanja pemerintah tidak menghasilkan efek pengganda yang kuat terhadap perekonomian. Ketika prioritas fiskal tidak diarahkan pada sektor produktif, distribusi manfaat ekonomi menjadi tidak merata dan pertumbuhan ekonomi sulit mencapai kualitas yang lebih baik.
Ichsan juga mengingatkan bahwa indikator ekonomi yang sering disampaikan ke publik tidak selalu menggambarkan kondisi struktural yang sebenarnya. Kenaikan beberapa indikator jangka pendek sering digunakan sebagai pembenaran kebijakan, padahal akar persoalan ekonomi nasional berada pada struktur produksi, distribusi, dan pembiayaan yang lebih mendasar.
Di sisi lain, ia mengajak para peserta diskusi untuk melihat persoalan ekonomi Indonesia dari perspektif konstitusi. Menurutnya, arah pembangunan ekonomi seharusnya kembali merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam konstitusi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, kesejahteraan warga negara, dan tanggung jawab negara dalam menjaga keadilan sosial.
Prof. Yudhie Haryono (ekonom strukturasli-pancasilais) menekankan pentingnya menjaga ruang-ruang diskusi kebangsaan seperti yang berlangsung sore itu. Menurutnya, forum pemikiran kebangsaan memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran politik dan ekonomi yang lebih luas di tengah masyarakat. Ia menilai diskursus kritis mengenai arah bangsa harus terus dirawat agar warga negara tidak terjebak pada narasi yang sempit atau sekadar retorika politik jangka pendek.
Ia mengemukakan bahwa tradisi pemikiran kebangsaan seperti yang pernah disampaikan oleh wapres Try Sutrisno perlu terus dilanjutkan. Gagasan mengenai kesadaran kolektif, tanggung jawab kebangsaan, serta pentingnya menjaga arah negara harus menjadi agenda intelektual yang berkelanjutan. Tanpa kesadaran politik yang kolektif, menurutnya, diskursus mengenai ekonomi, APBN, dan masa depan Indonesia akan mudah terpecah oleh kepentingan jangka pendek.
Diskusi malam itu tidak hanya menjadi forum analisis ekonomi, tetapi juga ruang refleksi intelektual mengenai masa depan Indonesia. Para peserta menyadari bahwa tantangan ekonomi yang dihadapi negara tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan teknokratis, melainkan juga perubahan cara berpikir dalam merancang sistem ekonomi nasional. Di sini UU Perekonomian Nasional berbasis Pancasila menjadi keharusan dan kewajiban dihadirkan segera.
Menjelang akhir pertemuan, suasana tetap khidmat. Di tengah malam Ramadhan yang tenang di Tebet, para peserta meninggalkan ruang diskusi dengan satu kesadaran yang sama: memahami APBN bukan sekadar membaca angka-angka anggaran, tetapi memahami arah masa depan bangsa dan bagaimana negara mengelola sumber daya untuk melindungi serta menyejahterakan warga negaranya. Tanpa itu, sakit jantung dan dan hati yang bermasalah dari republik ini tidak tak terselesaikan. Dan, kita akan terus jadi babu dari babunya bangsa-bangsa, seperti hari ini.(*)
