Padang Pariaman – Ketegangan soal arah pembangunan kembali disorot keras oleh Bupati Padang Pariaman, Sumatera Barat John Kenedy Azis. Lantas ia memperingatkan, pembangunan tanpa data yang jujur hanyalah ilusi mahal yang pada akhirnya dibayar rakyat kecil.
Sensus Ekonomi 2026, menurut Jhon Kenedy Azis, ini sebagai pertaruhan besar antara menghadirkan kebijakan yang menyentuh realitas atau terus berkutat pada angka yang menipu kenyataan.
Pernyataan keras itu mengemuka saat ia menerima audiensi Kepala BPS Kabupaten Padang Pariaman, Evi Junaidi, di ruang kerja Bupati di Parik Malintang, Rabu, 18 Februari 2026.
Pertemuan yang semula terlihat formal berubah menjadi diskusi serius tentang kesiapan sensus ekonomi yang akan digelar Mei hingga Juli 2026. Oleh sebab itu penekanannya agar kuat prosesnya, tidak sekadar mengejar target administratif.
Bupati John Kenedy Azis menegaskan, kesalahan membaca peta ekonomi sama dengan membiarkan masyarakat berjalan dalam gelap.
Ia mengingatkan bahwa pelaku usaha kecil, pedagang pasar, hingga sektor informal sering menjadi korban kebijakan yang lahir dari data tidak akurat.
Bagi kita, ucap Jhon Kenedy Azis sensus ekonomi harus menjadi alat pembongkar realitas, bukan sekadar ritual statistik lima tahunan.
Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah menyatakan siap mengerahkan seluruh kekuatan koordinasi lintas perangkat daerah. Dukungan tidak hanya berupa penyediaan data administratif, tetapi juga mobilisasi sosialisasi agar masyarakat dan pelaku usaha berani menyampaikan kondisi ekonomi mereka secara jujur.
Bupati Jhon Kenedy Azis menilai, bahwa keberhasilan sensus sangat bergantung pada kepercayaan publik terhadap proses pendataan.
Pihak BPS menekankan sensus ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang menentukan arah kebijakan pembangunan hingga level daerah.
Tanpa kolaborasi kuat pemerintah daerah, sensus berisiko menghasilkan data yang timpang. Mereka menegaskan, keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi benteng utama menjaga kualitas dan validitas data.
Pembahasan audiensi turut menyinggung isu yang lebih sensitif, yakni validitas data sosial ekonomi. Mulai dari penyusunan publikasi Padang Pariaman Dalam Angka, pendataan keluarga terdampak bencana, hingga rencana verifikasi langsung rumah tangga penerima Bantuan Iuran.
Langkah ini dianggap krusial untuk menutup celah kesalahan data yang selama ini sering memicu polemik bantuan sosial salah sasaran.
Pertemuan tersebut menjadi sinyal keras bahwa perang melawan data keliru telah dimulai.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ingin memastikan pembangunan tidak lagi berdiri di atas asumsi rapuh. Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi tonggak lahirnya kebijakan yang lebih tajam, adil, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat yang selama ini hanya menjadi angka dalam laporan pembangunan.(co).
