Padang – Ancaman bencana hidrometeorologi, terutama banjir akibat luapan sungai, menjadi perhatian utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 tingkat Kecamatan Kuranji.
Kabar menggembirakan bagi warga setempat, pemerintah pusat telah memastikan alokasi dana untuk normalisasi sungai di wilayah ini. Informasi tersebut disampaikan saat Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, membuka kegiatan di Gedung Serbaguna Serumpun, Kelurahan Kuranji, Kamis (5/2/2026).
Dalam arahannya, Maigus Nasir menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar formalitas. Ia meminta seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyusun rencana pembangunan yang adaptif terhadap tantangan kota, termasuk mitigasi bencana dan pemerataan ekonomi.
“Melalui Musrenbang, semua pihak harus bersinergi menyusun rencana yang tepat sasaran, inovatif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Jangan hanya meniru program tahun lalu tanpa evaluasi,” ujar Maigus.
Wakil wali kota juga mengingatkan bahwa setiap usulan pembangunan dari tingkat kelurahan harus selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kota Padang di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran, terutama terkait sembilan Program Unggulan (Progul). “Perencanaan harus berkesinambungan, mengacu pada capaian tahun sebelumnya dan target tahun berjalan sebagai dasar pembangunan lima tahun ke depan,” tambahnya.
Camat Kuranji, Rido Satria, menyampaikan kondisi riil wilayahnya. Dari sembilan kelurahan, kebutuhan utama masih berkaitan dengan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan kebersihan. Namun, penanganan pascabencana tetap menjadi prioritas.
Rido juga membawa kabar baik mengenai normalisasi tiga sungai besar di Kecamatan Kuranji, yakni Sungai Kuranji, Batang Kuranji, dan Batang Guo. Menurutnya, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V telah merespons usulan tersebut dengan positif.
“Untuk penanganan bencana di Sungai Kuranji, Batang Kuranji, dan Batang Guo, alhamdulillah telah ada konfirmasi anggaran dari pemerintah pusat sekitar Rp30 miliar untuk normalisasi,” jelas Rido di hadapan peserta musyawarah. Anggaran ini diharapkan mampu mengurangi risiko banjir yang kerap melanda permukiman saat curah hujan tinggi.
Ketua DPC Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Kuranji, Irwan Basir Datuk Rajo Alam, menekankan pentingnya penetapan prioritas pembangunan berbasis kebutuhan unik setiap kelurahan. “Setiap kelurahan memiliki potensi dan kebutuhan berbeda. Melalui Musrenbang, semoga kita bisa menyusun skala prioritas yang memberikan manfaat maksimal bagi Kecamatan Kuranji,” kata Irwan.
Kehadiran Kepala Bappeda Kota Padang, Yenni Yuliza, menegaskan komitmen pemerintah kota untuk memastikan usulan prioritas ini terakomodasi dalam dokumen perencanaan tingkat kota.(des*)
