Jakarta – Pemerintah terus menggenjot percepatan penanganan bencana mulai dari masa tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Fokus utama diarahkan pada penyediaan tempat tinggal bagi warga terdampak melalui pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) yang kini telah berjalan di sejumlah titik.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah meninjau langsung kondisi pascabencana di tiga kabupaten di Provinsi Sumatra Barat. Dalam kunjungan tersebut, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan hunian serta pemulihan sarana dan prasarana penting. Seluruh proses penanganan bencana hingga pemulihan pascabencana dipastikan berlangsung secara terpadu dan dipercepat demi menjamin keselamatan serta keberlanjutan kehidupan masyarakat.
1. Perkembangan Terkini Bencana di Sumatra
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa sejumlah daerah telah memasuki fase transisi darurat. Namun, beberapa kabupaten dan kota lainnya masih melanjutkan status tanggap darurat sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi lapangan masing-masing wilayah.
“Sebagian daerah sudah menetapkan status transisi darurat, sementara wilayah lain masih memperpanjang masa tanggap darurat karena situasi di lapangan memang masih membutuhkan penanganan intensif,” jelas Pratikno.
2. Progres Pembangunan Hunian
Pembangunan Huntara dan Huntap kini berjalan di berbagai wilayah terdampak. Tahapan yang dilakukan meliputi pendataan calon penerima, penyediaan dan pematangan lahan, hingga pelaksanaan konstruksi awal. Seluruh proses dilaksanakan melalui sinergi lintas kementerian, TNI, Polri, serta unsur terkait lainnya.
Di Aceh, perkembangan pembangunan hunian terus menunjukkan kemajuan. Kota Lhokseumawe ditetapkan langsung masuk dalam program hunian tetap, sementara Kabupaten Pidie telah memulai pembangunan sejumlah unit hunian sementara yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Pemerintah pusat juga terus mendorong seluruh kabupaten dan kota di Aceh untuk mempercepat realisasi hunian bagi warga terdampak.
“Percepatan pembangunan Huntara dan Huntap terus kami dorong di seluruh daerah,” ujar Pratikno.
Di Sumatra Utara, Kota Sibolga memutuskan untuk langsung membangun hunian tetap. Lahan telah tersedia dan pembangunan sudah berjalan dengan target penyelesaian sesegera mungkin.
Sementara di Sumatra Barat, pembangunan hunian sementara dilaksanakan di beberapa wilayah seperti Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, dan Agam. Pemerintah menargetkan pembangunan tersebut rampung dalam beberapa pekan agar masyarakat bisa segera kembali menjalani aktivitas normal.
“Percepatan hunian ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat, termasuk dengan menyiapkan infrastruktur pendukungnya,” tambah Pratikno.
3. Hunian Ditanggung Negara
Pratikno menegaskan bahwa pembangunan hunian tetap sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah sehingga tidak membebani masyarakat terdampak. Dalam kondisi darurat, hunian sementara akan dibangun apabila hunian tetap belum memungkinkan untuk segera direalisasikan.
“Huntap dibangun sepenuhnya oleh pemerintah. Jika belum memungkinkan langsung ke hunian tetap, maka disiapkan hunian sementara terlebih dahulu. Semua ini bukan beban warga, melainkan tanggung jawab pemerintah atau dukungan pihak lain,” tegasnya.
4. Pemulihan Pascabencana
Pemerintah pusat memastikan proses penanganan bencana berjalan cepat dan terkoordinasi melalui dukungan anggaran, logistik, serta percepatan layanan dasar. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran tambahan kepada daerah terdampak.
“Dana belanja tidak terduga sebesar Rp268 miliar untuk 52 kabupaten/kota dan provinsi sudah disalurkan dan diterima oleh tiga provinsi terdampak,” ungkap Tito.
Selain bantuan pusat, pemerintah daerah di berbagai wilayah juga menunjukkan solidaritas dengan menyalurkan bantuan dana dan logistik guna mempercepat proses pemulihan.
“Total dukungan dari daerah mencapai sekitar Rp43 miliar, ditambah kontribusi asosiasi pemerintah kabupaten sekitar Rp5 miliar, sehingga keseluruhannya kurang lebih Rp48 miliar,” lanjut Tito.
5. Puluhan Ribu Huntara Disiapkan
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meninjau langsung pembangunan hunian sementara bagi pengungsi di Kayu Pasak Palembayan, Kabupaten Agam. Di lokasi tersebut, sekitar 100 unit Huntara telah dibangun untuk mengurangi jumlah warga yang masih tinggal di posko pengungsian.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan puluhan ribu unit Huntara di tiga provinsi terdampak guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat.
“Presiden melihat langsung pembangunan hunian sementara yang sudah mulai digunakan. Saat ini fokus di Sumatra Barat adalah penyediaan hunian sementara, sambil mempersiapkan relokasi ke hunian tetap bila memungkinkan,” kata Prasetyo.
Setelah dari Agam, Presiden melanjutkan kunjungan ke Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, untuk meninjau pembangunan Jembatan Bailey Padang Mantuang. Jembatan tersebut menjadi akses vital yang sebelumnya terputus akibat bencana dan kini dibangun oleh TNI dengan dukungan masyarakat setempat.
“Sekitar 35 jembatan Bailey sedang dibangun di berbagai wilayah terdampak. Penyambungan akses jalan menjadi prioritas utama dalam upaya percepatan pemulihan,” pungkas Prasetyo.(BY)
