Padang – Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan arahan strategis terkait penanganan dampak cuaca ekstrem di 13 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi darurat yang digelar di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (27/11/2025).
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, bersama Sekretaris Utama BNPB, Rustian, serta dihadiri unsur Forkopimda dan perangkat daerah terkait. Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari rapat tingkat menteri mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi yang dilaksanakan pada hari yang sama.
Dalam arahannya, pemerintah menekankan urgensi percepatan penetapan status darurat di wilayah terdampak. Dengan status ini, proses penanganan di lapangan dapat berlangsung lebih cepat melalui koordinasi lintas sektor, optimalisasi sumber daya, serta mobilisasi peralatan dan logistik.
“Penetapan status kedaruratan harus menjadi langkah awal agar penanganan di lapangan berjalan efektif,” tegas Rustian.
Hingga saat ini, pemerintah provinsi beserta sebagian besar kabupaten dan kota terdampak telah menetapkan status darurat.
Arahan penting lainnya adalah kewajiban membentuk pos komando (posko) terpadu di setiap kabupaten dan kota terdampak. Posko ini berfungsi sebagai pusat koordinasi satu pintu selama masa tanggap darurat, mulai dari perencanaan operasi, pengumpulan data, hingga pelaksanaan penanganan bencana.
“Posko memastikan seluruh operasi berada dalam satu rantai komando, dan penyajian data dilakukan secara terkoordinasi,” ujar Rustian.
Di tingkat provinsi, pemerintah juga diminta menyiapkan pos pendamping untuk memperkuat operasi di kabupaten dan kota.
Rustian menekankan pentingnya pendataan rinci terkait kerusakan infrastruktur dan dampak di masyarakat. Data ini menjadi dasar dalam menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P). Pemerintah daerah bahkan diminta menyiapkan konsep relokasi bagi masyarakat yang tinggal di zona rawan bencana.
Sebelum rapat koordinasi berlangsung, BNPB telah menyalurkan bantuan darurat kepada Pemerintah Provinsi Sumbar serta sejumlah kabupaten dan kota, antara lain Agam, Tanah Datar, Solok, Bukittinggi, Pariaman, dan Padang. Bantuan juga diberikan kepada Polda Sumbar untuk mendukung operasi di lapangan.
Bantuan yang disalurkan meliputi paket sembako, makanan siap saji, kasur lipat, hygiene kit, tenda pengungsi, selimut, peralatan kebersihan, perahu karet, genset, hingga gergaji mesin. Sehari sebelumnya, bantuan serupa juga telah dikirimkan ke Padang Pariaman dan Pesisir Selatan.(des*)
