Mentawai – Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana Samaloisa, meminta perhatian khusus dari pemerintah pusat dan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya, yang tergolong salah satu daerah terluar Indonesia.
“Saya sangat berharap, pelaksanaan MBG di Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapat perhatian khusus,” ujar Rinto saat menghadiri rapat koordinasi Program MBG bersama gubernur, bupati, wali kota, dan pemangku kepentingan se-Sumatera Barat di Padang, Kamis (2/10/2025).
Rinto menjelaskan, pelaksanaan MBG di Mentawai tidak bisa disamakan dengan daerah lain di Sumbar karena kondisi geografis yang menantang. Kepulauan Mentawai terdiri dari pulau-pulau yang tersebar, dengan akses transportasi dan distribusi logistik yang terbatas.
Pemerintah Kabupaten Mentawai telah menggelar rapat koordinasi terkait rencana pembentukan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, berbagai kendala teknis masih dihadapi, seperti belum tersedianya gudang penyimpanan bahan kering dan basah, serta fasilitas pendingin untuk logistik makanan.
“Sepertinya untuk tahun 2025 ini, MBG belum bisa dilaksanakan di Mentawai karena proses persiapannya masih panjang,” kata Rinto.
Bupati juga menyoroti target jangkauan program yang ditetapkan untuk 3.000 siswa per wilayah, yang dianggap tidak realistis bagi Mentawai.
“Menjangkau 3.000 siswa dalam waktu 30 menit di daerah kepulauan seperti Mentawai sangat sulit,” tegasnya.
Rinto pun mengajak BGN dan pemerintah pusat untuk turun langsung ke lapangan, meninjau kondisi geografis, serta menginventarisasi tantangan yang ada agar implementasi program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini bisa tepat sasaran.(des*)
