Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, untuk membahas meningkatnya kasus keracunan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di beberapa daerah beberapa pekan terakhir.
“Saya baru kembali dari perjalanan luar negeri selama tujuh hari dan memantau perkembangan ini. Setelah ini, saya akan segera memanggil Kepala BGN beserta sejumlah pejabat terkait untuk berdiskusi,” ujar Prabowo di Lanud Halim, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
Presiden menegaskan bahwa MBG adalah program besar yang wajar menghadapi tantangan pada tahap awal pelaksanaan. Namun, segala kendala harus segera ditangani secara menyeluruh.
“Kita harus berhati-hati dan jangan sampai isu ini dipolitisasi. Tujuan program ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi,” tambah Prabowo.
Ia menekankan kembali bahwa MBG dirancang untuk membantu anak-anak Indonesia yang kesulitan memperoleh asupan makanan sehat dan bergizi.
“Banyak anak yang hanya makan nasi dengan garam. Ini yang harus kita tangani. Memberikan makan secara massal tentu memiliki tantangan, tapi itu tanggung jawab kita untuk memastikan program berjalan dengan baik,” tegasnya.
Menanggapi insiden keracunan, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyampaikan bahwa dapur-dapur mitra yang sebelumnya bermasalah telah menerima surat pemberitahuan resmi.
“Hari ini kami sudah mengirimkan surat kepada semua dapur yang pernah bermasalah. Proses verifikasi sekarang jauh lebih ketat,” ujar Nanik, Jumat (26/9).
BGN juga membentuk tim inspeksi gabungan yang terdiri dari BPOM, Dinas Kesehatan, dan Kepolisian. Tim ini akan melakukan evaluasi langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar yang tercantum dalam petunjuk teknis (juknis).
“Jika ada dapur yang tidak memenuhi juknis, operasionalnya akan dihentikan. Tidak ada toleransi,” tegas Nanik.
Program MBG menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak, terutama dari keluarga kurang mampu. Namun, kasus keracunan yang belakangan muncul memicu perhatian publik dan mendorong pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh. (des*)
