Jakarta – Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menanggapi kericuhan dalam aksi unjuk rasa pada 25 Agustus 2025 yang menolak tunjangan bagi anggota DPR. Ia mengingatkan bahwa DPR memiliki kewenangan penuh dalam menyusun anggaran, sehingga diharapkan mampu mengelola secara bijak.
Menurut Cak Imin, pengelolaan anggaran harus memperhatikan keadilan agar tidak menimbulkan rasa iri di tengah masyarakat.
“DPR punya hak budgeting, jadi seharusnya pandai-pandai menyusun agar tidak memunculkan kecemburuan publik,” ujarnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Ia menilai peristiwa demonstrasi tersebut menjadi pembelajaran penting, khususnya bagi para anggota dewan. Ke depan, ia berharap wakil rakyat mampu bekerja lebih produktif dan benar-benar menyerap aspirasi masyarakat.
“Anggota dewan perlu meningkatkan kinerja agar aspirasi masyarakat tersampaikan dengan baik,” tambahnya.
Sementara itu, Polda Metro Jaya melaporkan adanya penangkapan 351 orang dalam aksi unjuk rasa di Gedung DPR pada Senin (25/8/2025). Dari jumlah tersebut, 155 di antaranya merupakan orang dewasa, sementara 196 lainnya masih berstatus pelajar di bawah usia 18 tahun.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, menjelaskan bahwa polisi sebenarnya telah mengimbau agar pelajar tidak terlibat dalam aksi. Namun, sebagian besar mengabaikan peringatan tersebut.
“Kapolres Jakpus sejak awal sudah meminta para pelajar untuk pulang karena demo bukan tempat mereka, tapi imbauan itu tidak dipatuhi,” jelasnya.(BY)
