Jakarta – Sebanyak 2.000 karyawan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) diberhentikan pada Minggu (23/2) sebagai bagian dari kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump.
Pemberitahuan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan pekerja kontrak USAID dikirim melalui email, sementara sebagian besar pegawai tetap yang masih bertahan diberikan cuti administratif.
Email tersebut dikirim pada Minggu (23/2) pukul 14.42 waktu setempat, sementara kebijakan cuti administratif bagi pegawai paruh waktu mulai berlaku pada pukul 23.59 malam sebelumnya.
“Seiring dengan itu, USAID mulai melaksanakan pengurangan tenaga kerja yang berdampak pada sekitar 2.000 pegawai USAID di Amerika Serikat,” lanjut email tersebut.
Para pekerja yang terdampak akan menerima pemberitahuan khusus, sementara mereka yang dianggap sebagai personel penting akan mendapatkan informasi selambat-lambatnya pukul 17.00 waktu setempat.
Kebijakan PHK ini mengejutkan para pegawai USAID di berbagai belahan dunia. Mereka merasa khawatir dengan masa depan mereka setelah keputusan ini diambil oleh pemerintah.
“Kami semua merasa tertekan secara emosional. Seolah-olah ada perang psikologis yang sedang terjadi terhadap kami,” ujar seorang diplomat USAID yang sedang bertugas di luar negeri..
“Rasanya benar-benar tidak masuk akal. Seperti lelucon yang kejam. Saya adalah diplomat AS dengan paspor diplomatik, tetapi sekarang saya dikeluarkan dari semua sistem kedutaan yang seharusnya melindungi diplomat dan keluarganya,” tambah seorang pejabat USAID lainnya.
Pada awal Februari, pegawai USAID yang direkrut langsung oleh pemerintah mulai menerima pemberitahuan cuti. Dalam pemberitahuan tersebut, USAID menyatakan sedang menyusun rencana untuk mengatur dan mendanai kepulangan para pegawai yang bertugas di luar negeri kembali ke AS.
Randy Chester, Wakil Presiden USAID di American Foreign Service Association (AFSA), mengungkapkan bahwa sekitar 1.400 pegawai yang direkrut langsung bertugas di luar negeri bersama keluarga mereka.
Chester menekankan bahwa proses pemulangan para pegawai ini akan menjadi tantangan besar serta membutuhkan biaya puluhan juta dolar, sementara Trump terus berupaya mengurangi anggaran pemerintah federal.
“Kita membicarakan dana setidaknya sebesar 20 juta dolar AS (sekitar Rp325 miliar) untuk memulangkan seluruh pegawai ke AS. Ini menjadi beban besar bagi para pembayar pajak Amerika, dan sejujurnya, itu tidak diperlukan,” ujar Chester.
Sejak lama, Presiden Trump mengkritik pengeluaran anggaran kebijakan luar negeri AS yang dianggap tidak sebanding dengan pemasukan pajak. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Trump ingin menutup USAID dan hanya mempertahankan sejumlah kecil tenaga kerja.
Trump sebelumnya pernah menyebut pegawai USAID sebagai kelompok radikal dan menuduh badan tersebut hanya menghamburkan dana negara.
Pada tahun 2023, USAID menerima anggaran sebesar 72 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.134 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 16 miliar dolar AS dialokasikan untuk Ukraina yang tengah menghadapi perang dengan Rusia.(des*)
