 |
| Gubernur Mahyeldi mengukuhkan Dra. Dessy Adin, CA, MM , MSi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumbar, Senin (23/8). (ist) |
Padang – Gubernur Mahyeldi mengukuhkan Dra. Dessy Adin, CA, MM , MSi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumbar, Senin (23/8) di Auditorium Gubernuran.
Dessy Adin menggantikan pejabat lama, Ihsan Fuadi. “Kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian Kepala BPKP sebelumnya Ihsan Fuadi dan mengucapkan selamat datang kepada pejabat yang baru,” kata Mahyeldi.
Gubernur menilai pergeseran dalam sebuah lem baga adalan hal yang lumrah untuk memperluas wawasan dan pengetahuan keterampilan di bidang kepemimpinan mana jemen maupun pengembangan karir.
Mahyeldi mengajak jajaran Pemprov Sumbar dan kabupaten/kota di provinsi itu tetap bisa bersinergi dengan BPKP untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, trans paran dan akuntabel.
Dikatakannya, BPKP Pro vinsi Sumbar sebagai aparat pengawasan internal pemerintah dapat membantu dalam memperbaiki pengelolaan keuangan dan peningkatan akuntabilitas BUMD dan BUMNag, peningkatan peran dan kinerja BUMD, penyelesaian permasalahan aset daerah, pengembangan kapabelitas APIM bagi bagi inspektorat daerah dan berbagai isu strategis lainnya.
Saat pandemi Covid-19, pemerintah daerah dituntut agar bertindak cepat untuk mengatasi persoalan dan kekurangan dalam penanganan. Untuk itu perlu didukung dengan akuntabilitas yang baik sehingga dibutuhkan pula dukungan BPKP.
Sementara itu Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari berharap pemerintah daerah bisa terus menjalin komunikasi yang intens dengan Kepala BPKP Sumbar yang baru.
Dikatakannya, BPKP juga memiliki banyak peran dalam mewujudkan good governance dan clean government seperti dengan meningkatan kapabelitas aparat pengawasan intern pemerintah untuk membangun sistem peringatan dini, meningkatkan keekonomisan, efisiensi dan efektivitas dan memberikan solusi atas permasalahan di setiap lingkungan pemerintahan.
“Saya berharap Dessy segara berkomunikasi dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah,” kata Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari pada pengukuhan dan serah terima Kepala BPKP Sumbar.
Ia menyampaikan BPKP mendapat amanat dari presiden untuk berperan aktif mengawal pembangunan mulai dari pusat hingga daerah melalui pendampingan tersebut agar pengelolaan keuangan dan pembangunan lebih baik.
Dessy Adin sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Nusa Tenggara Barat dan pernah menjadi Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat pada 2014.
Begitu ditugaskan sebagai Kepala BPKP Perwakilan Sumbar, Dessy menyampaikan akan lebih fokus melakukan pengawasan dana Covid-19 karena fokus pemerintah saat ini adalah penanganan Covid-19.
Selain itu, ia juga fokus mengawal Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) yang saat ini sebanyak 12 daerah sudah mencapai level tiga dan ada delapan daerah lainnya masih berada di level dua. “Selain itu juga ada SPIP terintegrasi yang di dalamnya terdapat entitas pengendalian risiko korupsi,” katanya.
Ikut hadir dalam acara itu Forkopimda Sumbar, organisasi vertikal, Rektor UNP dan UIN Imam Bonjol dan Kepala Biro Adpim Sumbar.(yuni)
