Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan penghargaan kepada 24 satuan kerja (Satker) yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Penyerahan dilakukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN, Senin (8/12/2025).
Predikat WBK diberikan kepada unit kerja pemerintah yang berhasil membangun Zona Integritas, menegaskan komitmen untuk menciptakan birokrasi bersih, transparan, akuntabel, dan memberikan pelayanan publik berkualitas tanpa praktik korupsi.
“Saya mengapresiasi 24 Satker, termasuk 1 Kantor Wilayah BPN Provinsi dan 23 Kantor Pertanahan, yang telah dideklarasikan sebagai WBK. Terima kasih atas komitmen ini,” ujar Menteri Nusron saat membuka Rakernas.
Menteri Nusron menekankan agar Satker penerima penghargaan menjaga kualitas layanan pertanahan. Ia menegaskan bahwa praktik pelayanan yang tidak sesuai standar akan ditindak tegas, bahkan tanpa harus menunggu laporan aparat penegak hukum.
Penghargaan WBK tahun ini diberikan kepada Satker di berbagai wilayah Indonesia. Dari Pulau Kalimantan, penerima penghargaan antara lain Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, Kantah Kota Banjarbaru, dan Kantah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Di Pulau Sumatera, predikat WBK diraih oleh Kantah Kota Banda Aceh, Kantah Kabupaten Langkat, Kantah Kota Sibolga, Kantah Kota Tebing Tinggi, Kantah Kota Dumai, dan Kantah Kota Padang. Dari Kepulauan Bangka Belitung, Kantah Kota Pangkalpinang mendapatkan penghargaan.
Pulau Jawa mendominasi dengan delapan Satker penerima WBK, yakni Kantah Kota Tasikmalaya; Kantah Kabupaten Pringsewu; Kantah Kabupaten Kudus; Kantah Kabupaten Sukoharjo; Kantah Kabupaten Pemalang; Kantah Kabupaten Nganjuk; Kantah Kabupaten Madiun; dan Kantah Kota Malang. Sementara dari wilayah timur Indonesia, Kantah Kota Gorontalo dan Kantah Kota Parepare mewakili Sulawesi, serta Kantah Kabupaten Buleleng dan Kantah Kabupaten Gianyar dari Bali.
Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Menteri Nusron bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Sekretaris Jenderal Dalu Agung Darmawan; serta Asisten Deputi Kementerian PANRB, Kamaruddin.
Dengan tambahan 24 Satker ini, total Satker Kementerian ATR/BPN yang telah meraih predikat Zona Integritas mencapai 100, terdiri dari 4 Satker berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), 75 Satker WBK, dan 21 Satker berpredikat Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas.
Rakernas Kementerian ATR/BPN 2025 berlangsung pada 8–10 Desember, diikuti oleh 471 peserta, termasuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kanwil BPN Provinsi, serta Kepala Kantah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan dan mempercepat penyelesaian berkas pertanahan. Pada sesi pembukaan, hadir pula Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Akhsanul Khaq, sebagai narasumber.(des*)
