Tanah Datar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah. Sebagai bagian dari langkah percepatan, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, mengeluarkan kebijakan pelarangan dinas luar bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kebijakan tersebut disampaikan Bupati Eka Putra saat konferensi pers di Gedung Indojolito Batusangkar, Kamis (4/12/2025), bersama Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, Dandim 0307 Tanah Datar, serta Ketua Fraksi Demokrat, Wel Ahmad.
Eka Putra menegaskan bahwa seluruh ASN wajib berada di daerah dan siaga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, baik yang terdampak langsung maupun yang tidak terkena bencana.
“Seluruh ASN harus standby, tidak ada yang dinas luar. Kita terus berupaya membantu masyarakat yang terdampak dan memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh warga. Pemerintah daerah bekerja sekuat tenaga untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik,” ujar Eka Putra.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Forkopimda Tanah Datar yang terus mendukung penanganan darurat sejak awal bencana hingga masa tanggap darurat yang dijadwalkan berakhir pada 10 Desember 2025.
“Alhamdulillah Forkopimda selalu bersama kami. Dibantu berbagai elemen masyarakat, perantau, TNI, Polri, Basarnas, hingga relawan, semua bergerak bersama membantu Tanah Datar. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaannya. Kita harus tetap bersemangat karena masyarakat masih sangat membutuhkan kehadiran kita,” lanjutnya.
Di kesempatan yang sama, Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, menegaskan bahwa seluruh anggota DPRD juga sepakat tidak melakukan dinas luar selama masa tanggap darurat dan fase pemulihan.
“Kami sepakat bahwa seluruh anggota DPRD berada di daerah hingga proses pemulihan selesai. Semua fraksi berkomitmen hadir di tengah masyarakat,” kata Anton.
Ia turut mengajak seluruh pihak menjaga persatuan dan menghindari perpecahan dalam menghadapi bencana ini.
Seluruh agenda perjalanan dinas DPRD pada minggu ini pun secara resmi dibatalkan. “Tidak ada kegiatan luar daerah. Kami akan terus berada di tengah masyarakat,” tutup Anton.(des*)
