Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyusul terjadinya kasus keracunan berulang pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh sekaligus wujud komitmen BGN terhadap keselamatan penerima manfaat program.
“Penonaktifan sementara ini dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak penerima MBG, tetap menjadi prioritas utama,” ujar Nanik saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Beberapa SPPG yang terdampak antara lain:
SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu
SPPG Bandung Barat Cipongkor Neglasari
SPPG Bandung Barat Cihampelas Mekarmukti
SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung, Sulawesi Tengah
Nanik menambahkan, seluruh SPPG yang diberhentikan sementara masih menunggu hasil uji laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar langkah berikutnya, termasuk perbaikan, penguatan pengawasan, atau pemberian sanksi bagi mitra penyelenggara yang terbukti lalai.
“BGN berkomitmen agar insiden serupa tidak terulang. Dengan penguatan pengawasan, kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap program MBG tetap terjaga,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh dapur MBG yang dikelola SPPG untuk dilengkapi dengan alat uji (test kit) demi memastikan keamanan makanan sebelum dibagikan kepada anak sekolah, balita, dan ibu hamil.
“Meski 30 juta penerima MBG menjadi kebanggaan, kami tetap waspada karena masih terjadi kasus keracunan. Oleh karena itu, semua SPPG dan dapur MBG ditertibkan. SOP telah disiapkan, semua peralatan dicuci dengan teknologi modern, dan setiap dapur wajib memiliki test kit sebelum distribusi,” jelas Presiden Prabowo, Senin (29/9).
Langkah ini menjadi bagian dari standar operasional prosedur nasional untuk mencegah terulangnya kasus keracunan makanan di program MBG.(des*)
