Jakarta – Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) DKI Jakarta menyatakan penolakan terhadap penerapan sistem autodebet Cash Management System (CMS) dan kebijakan biaya perpanjangan hak pakai (PHP) kios pasar yang dianggap memberatkan pedagang dan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi di lapangan.
Menurut para pedagang, sistem CMS berbasis autodebet justru menambah beban karena tidak memperhitungkan pendapatan harian yang fluktuatif. Sementara itu, besaran biaya PHP dinilai tidak transparan dan tidak sebanding dengan fasilitas pasar yang masih banyak mengalami kerusakan.
“Pedagang pasar adalah bagian penting dari ekonomi kerakyatan. Kami berperan menjaga ketersediaan barang pokok bagi masyarakat. Tapi ironis jika kami yang menopang ekonomi rakyat justru terus dibebani kebijakan yang tidak berpihak,” ujar Ngadiran, Dewan Pembina APPSI DKI Jakarta, Sabtu (18/10/2025).
Keluhan serupa disampaikan oleh Jarwanto, pedagang di Pasar Anyar Bahari, Jakarta Utara. Ia menilai kebijakan CMS tidak realistis dan tidak mempertimbangkan situasi usaha kecil. “Pendapatan pedagang berubah-ubah tiap hari. Kalau pembayaran dilakukan otomatis tanpa melihat kemampuan, jelas memberatkan. Kami berharap sistem ini dievaluasi atau bahkan dihapus bagi pedagang kecil,” ungkapnya.
Sementara itu, Suparno, pedagang Pasar Duta Mas, Jakarta Barat, menyoroti dampak kebijakan revitalisasi pasar yang justru menyulitkan pelaku usaha kecil. “Revitalisasi seharusnya memperbaiki kondisi pasar, bukan malah mematikan usaha. Banyak pedagang yang akhirnya kehilangan tempat karena tidak mampu menanggung biaya baru setelah pasar direvitalisasi,” ujarnya.
Menanggapi situasi tersebut, APPSI meminta Pemprov DKI Jakarta dan PD Pasar Jaya untuk meninjau ulang penerapan CMS serta tarif PHP. Mereka juga menuntut transparansi dalam penentuan biaya dan pelibatan perwakilan pedagang dalam setiap proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
APPSI berharap pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang lebih berpihak pada pedagang pasar tradisional, termasuk memberikan ruang dialog terbuka antara asosiasi pedagang dan pengelola pasar. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan bisa lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan dan mendukung keberlangsungan ekonomi rakyat kecil.(BY)
