Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) segera menggandeng Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk memperkuat upaya mitigasi bencana, terutama menghadapi potensi patahan megathrust yang mengancam wilayah pesisir.
“Kami akan bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia sebagai bagian dari strategi mitigasi bencana,” ujar Kepala BPBD Sumbar, Era Sukma Munaf, saat Workshop Megathrust Disaster Risk Assessment in Indonesia di Universitas Andalas, Padang, Sabtu (27/9/2025).
Era menjelaskan, kerja sama ini akan fokus pada dua hal utama. Pertama, pendataan dan pemetaan masjid sepanjang pesisir Sumbar untuk dijadikan bagian dari sistem mitigasi dan perpanjangan dari sistem peringatan dini (early warning system).
Kedua, ketika sistem peringatan dini diaktifkan, masjid-masjid yang terhubung akan secara otomatis membunyikan sirene melalui pengeras suara. Sistem ini diharapkan menjadi solusi efektif dalam menyampaikan informasi darurat secara cepat dan merata kepada masyarakat.
“Hampir setiap masjid memiliki petugas jaga, minimal seorang marbut. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk menjalankan sistem peringatan dini,” tambah Era.
Masjid dipilih karena menjadi pusat aktivitas masyarakat yang aktif hampir 24 jam, sehingga efektif sebagai titik siaga dalam kondisi darurat.
Sumbar yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) memang sangat rentan terhadap gempa dan tsunami. Saat ini, Pemprov telah menyiapkan sejumlah sistem peringatan dini di berbagai daerah rawan, antara lain:
Kota Padang: 33 unit
Kota Pariaman: 5 unit
Kabupaten Pesisir Selatan: 5 unit
Kabupaten Pasaman Barat: 4 unit
Kabupaten Agam: 3 unit
Kabupaten Padang Pariaman: 1 unit
Namun, BPBD mencatat beberapa unit sudah tidak berfungsi dan membutuhkan revitalisasi, termasuk 18 unit di Kota Pariaman dan 6 unit di Kabupaten Agam.
Dengan melibatkan jaringan masjid, pemerintah berharap sistem peringatan dini dapat menjangkau masyarakat lebih luas, terutama di daerah yang sulit dijangkau teknologi konvensional. (des*)
