Jakarta – Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendorong pengembangan kecerdasan buatan (AI) yang berlandaskan prinsip etika dan inklusi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, saat berbicara di forum internasional Ministerial Session yang dihadiri para menteri dan pejabat tinggi dari negara-negara anggota UNESCO.
Dalam kesempatan itu, Nezar menekankan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga aktif berkontribusi dalam penyusunan kebijakan global yang adil dan etis di sektor AI.
“Prinsip etika dan inklusivitas sebagaimana diamanatkan dalam UNESCO Recommendation on the Ethics of AI tahun 2021 telah kami adopsi dalam kebijakan nasional, termasuk dalam penyusunan regulasi AI yang saat ini sedang dalam tahap akhir,” ujar Nezar, Kamis (26/6/2025).
Strategi Nasional AI Indonesia
Lebih lanjut, Nezar memaparkan beberapa langkah konkret yang telah ditempuh Indonesia untuk memperkuat ekosistem AI yang bertanggung jawab. Beberapa di antaranya adalah:
Penyusunan roadmap AI berbasis etika, yang saat ini sedang difinalisasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.
Penyelesaian AI Readiness Assessment (AI-RAM), yang memetakan kesiapan Indonesia dalam mengembangkan dan menerapkan AI di berbagai sektor.
Penerbitan Surat Edaran Menteri mengenai Etika AI sebagai panduan sementara bagi pelaku industri dan sektor publik dalam memanfaatkan AI secara bertanggung jawab.
Pemanfaatan kerangka hukum nasional, seperti UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai dasar hukum dalam pengelolaan AI yang etis dan aman.
Kolaborasi Negara Berkembang
Dalam forum tersebut, Nezar juga mengangkat pentingnya kolaborasi antarnegara, terutama di kawasan selatan global, guna mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi bersama.
“Kerja sama lintas negara, khususnya di antara negara berkembang, menjadi kunci dalam memastikan bahwa transformasi digital tidak meninggalkan siapa pun di belakang. Teknologi harus menjadi alat pemberdayaan, bukan alat ketimpangan baru,” tegas Nezar.
Ia menambahkan, kolaborasi tersebut tidak hanya sebatas berbagi teknologi, tetapi juga meliputi tanggung jawab kolektif dalam menciptakan sistem AI yang adil, aman, dan inklusif bagi semua negara.(BY)
