Jakarta – BPJS Kesehatan menambah anggaran sebesar Rp45 triliun pada tahun 2023 untuk meningkatkan layanan kepada peserta melalui fasilitas kesehatan (faskes).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa dengan penambahan dana tersebut, total biaya jaminan kesehatan yang dibayarkan pada tahun sebelumnya mencapai Rp158,8 triliun.
Ia menambahkan bahwa peningkatan anggaran ini mencerminkan semakin tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan jaminan kesehatan nasional.
“Tahun lalu, karena meningkatnya kepercayaan masyarakat, kami menambah anggaran sebesar Rp45 triliun untuk pelayanan masyarakat dan faskes,” ungkap Ghufron di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur, Kamis (8/8).
Ghufron juga menyebut bahwa jumlah peserta BPJS Kesehatan kini telah mencapai 276.520.647 orang atau 98,19 persen dari total penduduk Indonesia per 1 Agustus 2024.
Capaian ini melebihi target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024, yang menargetkan 98 persen kepesertaan JKN pada 2024.
Dengan pencapaian tersebut, Indonesia berhasil meraih status Universal Health Coverage (UHC). Selain itu, Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA).
Ghufron menyatakan bahwa predikat UHC ini menunjukkan bahwa akses kesehatan di Indonesia semakin luas.
Untuk mendukung akses layanan kesehatan yang lebih merata, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
Selain itu, untuk melayani wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BPJS Kesehatan juga menyediakan layanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS).
“Salah satu upaya yang kami lakukan adalah bekerja sama dengan rumah sakit terapung, yang telah melayani masyarakat di berbagai daerah terpencil,” jelas Ghufron. (des)
