PT Pupuk Indonesia Siap Produksi Tambahan Pupuk Subsidi untuk Capai Swasembada Pangan

Pupuk Subsidi Ditambah Jadi 9,5 Juta Ton.
Pupuk Subsidi Ditambah Jadi 9,5 Juta Ton.

Jakarta PT Pupuk Indonesia menyatakan kesiapannya untuk memproduksi tambahan pupuk subsidi yang pada tahun ini ditambah menjadi 9,5 juta ton. Penambahan pupuk subsidi ini diharapkan dapat membantu mencapai swasembada pangan, seperti yang terjadi pada tahun 2017.

Rahmad Pribadi, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, menjelaskan bahwa jumlah pupuk subsidi kembali disetarakan dengan tahun 2017, di mana pada saat itu Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan dengan volume pupuk subsidi sekitar 9,5 juta ton.

“Iya, jumlah pupuk subsidi pada tahun 2024 akan kembali disetarakan dengan tahun 2017 saat Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan. Pada saat itu, dengan volume sebesar ini, Indonesia berhasil mencapai ketahanan pangan,” ungkapnya, pada Selasa (19/3/2024).

Dari tambahan pupuk subsidi sebanyak 9,5 juta ton tersebut, 5 juta ton di antaranya adalah urea dan sisanya adalah NPK. PT Pupuk Indonesia berencana memproduksi urea sebanyak 8,5 juta ton dan NPK sebanyak 5 juta ton pada tahun ini.

“Kami siap untuk menyediakan produksi pupuk subsidi karena kami memiliki stok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” tambahnya.

Meskipun demikian, keputusan terkait pupuk subsidi tahun ini masih akan dibahas dan diputuskan dalam rapat tingkat menteri yang kemungkinan akan dilaksanakan minggu ini.

“Insya Allah, akan ada rapat di tingkat menteri untuk membahas anggaran dan volume pupuk subsidi. Begitu keputusan ini diambil, kami hanya tinggal menjalankan saja. Dan Insya Allah, dalam waktu dekat, Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (Rakortas) akan dilakukan setelah selesai rapat tingkat eselon I sebelumnya, sehingga nantinya akan dibahas kembali dalam Rakortas,” lanjutnya.

Pembahasan dalam Rakortas juga akan melibatkan pembahasan mengenai anggaran pupuk subsidi untuk tahun 2024. Sebab, diperkirakan akan ada tambahan anggaran yang mencapai Rp54 triliun.

“Proses ini sedang berjalan di Kementerian Keuangan dan sedang kami urus. Kami juga telah melakukan rapat dengan Kementerian Pertanian dan akan dilanjutkan minggu ini,” tutupnya.(BY)