Jakarta – Program Keluarga Berencana (KB) disebut menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Tanpa program tersebut yang mulai diterapkan sejak dekade 1970-an, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan dapat mencapai lebih dari 500 juta jiwa saat ini.
Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Kemendukbangga/BKKBN, Wahidin, menjelaskan perkiraan itu didasarkan pada perbandingan jumlah penduduk Indonesia saat ini dengan proyeksi pertambahan penduduk apabila program KB tidak pernah diterapkan.
Ia menyebut populasi Indonesia saat ini berada di sekitar 286 juta jiwa. Sementara itu, berdasarkan perhitungan yang disampaikan, tambahan penduduk akibat tidak adanya program KB sejak 1970 diperkirakan mencapai 372 juta jiwa.
“Kalau diandaikan mulai tahun 70 sampai sekarang enggak ada program KB, menurut hitungan ini penduduk kita berarti saat ini 286 tambah tambah 372. Jadi sudah lebih 500 juta,” kata Wahidin dalam kegiatan Advokasi Strategis PJPK dan Optimalisasi Bonus Demografi Kemendukbangga/BKKBN, Rabu (23/9/2026).
Menurut Wahidin, pertambahan penduduk dalam jumlah besar akan diikuti tantangan yang semakin kompleks. Saat jumlah penduduk Indonesia masih berada di kisaran 286 juta jiwa saja, sejumlah persoalan seperti kepadatan kawasan dan kompetisi memperoleh pekerjaan sudah dirasakan masyarakat.
Jakarta menjadi salah satu contoh wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Kondisinya, kata dia, dapat menjadi semakin rumit apabila populasi Indonesia meningkat hingga melampaui 500 juta jiwa.
“Kalau melihat kondisi saat ini dengan jumlah penduduk sebanyak 286 juta aja, kayaknya Jakarta sudah crowded, lapangan kerja sudah rebutan banget,” ujarnya.
KB Tidak Hanya Berkaitan dengan Jumlah Anak
Wahidin menekankan bahwa KB memiliki cakupan manfaat yang lebih luas dibandingkan sekadar mengatur jumlah kelahiran. Program ini berkaitan dengan kualitas pembangunan, kesehatan ibu dan anak, kondisi fiskal, serta upaya memanfaatkan bonus demografi.
Dari sisi ekonomi negara, manfaat fiskal program KB saat ini diperkirakan mencapai sekitar 69 kali lipat. Nilai tersebut disebut masih dapat ditingkatkan hingga 108 kali lipat apabila investasi dilakukan secara tepat, termasuk melalui dukungan anggaran untuk kebutuhan kontrasepsi.
“Jadi butuh investasi ya, salah satunya untuk anggaran kontrasepsi,” kata Wahidin.
Investasi tersebut, menurut dia, dapat membantu menekan biaya yang muncul akibat kehamilan yang tidak direncanakan. Penghematan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pengasuhan anak, tetapi juga biaya pelayanan kesehatan yang berpotensi berkurang apabila kasus kesakitan dan kematian ibu serta anak dapat dicegah.
Berhubungan dengan Kesehatan Ibu dan Anak
Program KB juga disebut memiliki keterkaitan dengan berbagai indikator kesehatan masyarakat. Pengendalian kelahiran yang berjalan baik dapat membantu mencegah lonjakan jumlah kelahiran sekaligus mendukung berbagai program kesehatan.
Wahidin mengaitkan keberhasilan KB dengan upaya menekan angka kematian ibu, kematian bayi, hingga persoalan stunting.
“Intinya bahwa program KB menjadi prasyarat kalau misalnya kita ingin menurunkan angka kematian ibu, kita ingin menurunkan angka kematian bayi, kita ingin menurunkan stunting, berarti program KB dulu harus berhasil,” jelasnya.
Karena itu, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemberian informasi kepada masyarakat. Ketersediaan kontrasepsi dan kemudahan memperoleh layanan KB juga menjadi faktor penting agar masyarakat dapat memilih metode sesuai kondisi dan kebutuhannya.
Wahidin menegaskan bahwa program KB di Indonesia tidak diterapkan dengan cara memaksa masyarakat. Pemerintah memberikan informasi mengenai pilihan yang tersedia, sementara keputusan mengenai metode kontrasepsi diserahkan kepada masing-masing individu atau pasangan.
“Di Indonesia programnya tidak ada yang sifatnya paksaan. Edukasi. Kalau dia milihnya yang apa, yang jangka pendek, ya apa boleh buat,” tuturnya.
Bagian dari Persiapan Indonesia Emas 2045
Dalam agenda bonus demografi dan visi Indonesia Emas 2045, peran KB dinilai semakin luas. Program tersebut tidak semata-mata diarahkan untuk menentukan jumlah anak dalam sebuah keluarga, tetapi juga menjadi bagian dari strategi menghadapi kebutuhan pembangunan jangka panjang.
Pertumbuhan penduduk perlu diimbangi dengan kemampuan negara menyediakan lapangan pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, serta berbagai kebutuhan dasar masyarakat.
Dengan pengendalian pertumbuhan penduduk yang berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan momentum bonus demografi secara optimal untuk mendukung sasaran pembangunan hingga 2045.(BY)
