Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang kembali menegaskan komitmennya dalam membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang lebih aman, terintegrasi, dan efisien. Komitmen tersebut diwujudkan melalui perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) yang dilaksanakan di Kantor BSrE, Jakarta Selatan, pada Kamis (21/5/2026).
Penandatanganan kerja sama ini dilakukan secara digital oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang, Tommy TRD, bersama Kepala BSrE, Jonathan Gerhard Tarigan. Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Padang Devi Razif, Chief Information Officer (CIO) Faza, serta jajaran tim ahli dari BSrE.
Langkah Pemko Padang ini mendapat apresiasi dari pihak BSrE karena perpanjangan kerja sama dilakukan lebih awal sebelum kontrak sebelumnya berakhir pada Juni 2026. Dengan kesepakatan baru ini, kerja sama pemanfaatan layanan sertifikat elektronik antara kedua pihak akan berlanjut hingga Juni 2030.
Kepala BSrE, Jonathan Gerhard Tarigan, menilai langkah tersebut layak menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain di Indonesia.
Ia menyebutkan bahwa meski masa kerja sama sebelumnya masih berlaku hingga Juni mendatang, Pemko Padang sudah lebih dulu memperpanjangnya sebagai bentuk keseriusan dalam mendukung layanan BSrE.
Selain itu, Jonathan juga mengapresiasi kedisiplinan Pemko Padang dalam memenuhi kewajiban administratif yang telah disepakati, termasuk penyampaian Laporan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik tahun 2025 yang dinilai lengkap dan bermanfaat sebagai bahan evaluasi BSrE ke depan.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Padang, Tommy TRD, menyampaikan ucapan terima kasih atas pendampingan yang selama ini diberikan BSrE. Ia menegaskan bahwa dukungan lembaga tersebut sangat penting dalam mempercepat transformasi menuju pemerintahan digital di Kota Padang.
Tommy juga menambahkan bahwa masih banyak peluang kerja sama lanjutan yang dapat dikembangkan bersama BSrE ke depannya.
Dengan diperpanjangnya kerja sama ini, Pemko Padang berharap proses administrasi pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan legalitas dokumen digital dan tanda tangan elektronik, dapat berjalan lebih lancar, aman, dan optimal.(des*)
