Padang — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menegaskan bahwa proses pemulihan lahan persawahan yang terdampak bencana hidrometeorologi masih terus berlangsung dan kini dipercepat di sejumlah wilayah terdampak.
Berbagai langkah strategis juga telah disiapkan untuk memastikan program rehabilitasi berjalan optimal.
Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumbar, Afniwirman, mengatakan bahwa perhatian Menteri Pertanian RI terhadap percepatan penanganan di lapangan menjadi dorongan penting bagi pemerintah daerah untuk mempercepat seluruh proses pemulihan.
“Kami menyambut baik arahan Bapak Menteri sebagai bagian dari sinergi dalam mempercepat pemulihan lahan pertanian di Sumatera Barat. Saat ini rehabilitasi sudah berjalan dan terus kami optimalkan agar lebih cepat,” ujarnya di Padang, Jumat (17/4/2026).
Berdasarkan data dinas terkait, dampak bencana terhadap lahan sawah di Sumbar tergolong besar. Tercatat sekitar 2.802 hektare mengalami kerusakan ringan, 1.100 hektare rusak sedang, 2.540,69 hektare rusak berat, serta 730,97 hektare tidak lagi berfungsi.
Ia menjelaskan bahwa penanganan lahan terdampak tidak hanya sebatas membersihkan material yang menutupi sawah, tetapi juga mencakup pemulihan menyeluruh agar lahan kembali produktif.
Proses tersebut meliputi normalisasi endapan sedimen, perbaikan jaringan irigasi, hingga pengolahan tanah agar siap kembali ditanami.
“Di beberapa titik, sawah tertimbun material cukup tebal dan irigasi ikut rusak. Kondisi ini membuat proses pemulihan harus dilakukan bertahap dengan pendekatan teknis yang teliti,” jelasnya.
Selain aspek teknis, proses rehabilitasi juga melalui tahapan administrasi seperti pendataan dan verifikasi lahan terdampak, verifikasi calon petani dan calon lokasi (CP/CL), penyusunan rencana teknis, hingga pencairan bantuan kepada kelompok tani.
“Tujuannya agar pelaksanaan tidak hanya tepat secara teknis, tetapi juga tertib dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penyaluran dana mengikuti mekanisme keuangan negara, di mana anggaran dari pemerintah pusat disalurkan melalui pemerintah provinsi sebelum diteruskan ke kabupaten/kota dan kelompok tani penerima.
Menurutnya, sistem ini dibuat agar bantuan lebih terarah, terkoordinasi, dan sesuai sasaran, mengingat lokasi terdampak tersebar di banyak wilayah. Karena itu, diperlukan proses verifikasi dan perencanaan berjenjang.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian diketahui telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp455 miliar untuk penanganan tersebut.
Dana ini tidak hanya difokuskan pada perbaikan lahan, tetapi juga mencakup rehabilitasi irigasi, pembangunan jalan usaha tani, serta bantuan benih seperti padi, jagung, kakao, dan komoditas lainnya.
“Perlu diluruskan, anggaran Rp455 miliar itu merupakan total bantuan sektor pertanian untuk Sumbar, tidak hanya untuk lahan, tetapi juga irigasi, infrastruktur, dan bantuan benih,” jelasnya.
Afniwirman juga menyampaikan bahwa progres di lapangan terus menunjukkan perkembangan positif. Untuk program optimalisasi lahan pascabencana seluas 2.802 hektare, sebagian besar sudah masuk tahap kontrak dan pencairan.
Sementara itu, program rehabilitasi sawah dengan target 1.100 hektare juga menunjukkan kemajuan, di mana 861 hektare telah dikontrakkan dan 794 hektare di antaranya sudah memasuki tahap pencairan.
Bahkan, di beberapa daerah seperti Kabupaten Solok, Kota Padang, Tanah Datar, dan Kota Pariaman, realisasi pencairan anggaran telah mencapai 100 persen.
Untuk mempercepat pelaksanaan, Pemprov Sumbar bersama pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan sejumlah langkah, di antaranya penyederhanaan koordinasi lintas sektor, percepatan verifikasi lokasi, optimalisasi alat dan sumber daya di lapangan, serta penguatan pendampingan kepada kelompok tani.
“Kami terus memperkuat koordinasi agar semua proses berjalan lebih cepat tanpa mengabaikan ketentuan teknis. Harapannya, bantuan segera tersalurkan dan lahan kembali produktif,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan seluruh proses rehabilitasi dalam waktu dekat, sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan serta mendukung program nasional di sektor pertanian.(des*)
