Padang – Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menggelar Rapat Pendahuluan Persiapan Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang, khususnya pada Seksi Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin, pada Kamis (9/4/2026).
Bertempat di Aula Lantai 5 Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan penting, di antaranya Gubernur Sumatera Barat, Anggota DPR RI Andre Rosiade, serta para kepala daerah dari wilayah yang terdampak proyek, seperti Kabupaten Padang Pariaman, Tanah Datar, Agam, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang Panjang.
Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan proyek ini sangat ditentukan oleh koordinasi yang solid serta langkah nyata antarinstansi terkait.
Ia juga menekankan perlunya penguatan kerja sama antar pemerintah daerah, penyusunan jadwal kerja yang jelas dan terukur, serta sosialisasi yang intens kepada masyarakat terkait pentingnya pembangunan jalan tol bagi perkembangan wilayah.
“Proses pengadaan tanah harus menjadi perhatian utama agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kita perlu mengambil pelajaran dari pengalaman sebelumnya,” ujarnya.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa fungsi intelijen akan dioptimalkan untuk mendeteksi secara dini berbagai potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT). Sementara itu, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) juga akan dilibatkan untuk meminimalkan risiko hukum yang mungkin muncul.
Gubernur Sumatera Barat menyatakan dukungan penuh terhadap proyek strategis tersebut. Ia telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk bergerak cepat dalam mendukung kelancaran pelaksanaan di lapangan.
Sementara itu, Anggota DPR RI Andre Rosiade menegaskan bahwa faktor paling krusial dalam proyek ini adalah proses pembebasan lahan, mengingat karakteristik tanah di Sumatera Barat yang banyak berupa tanah ulayat dan kepemilikan komunal.
Di sisi lain, pihak pelaksana pembangunan juga diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar, seperti pembangunan fasilitas umum, program beasiswa, serta penyerapan tenaga kerja lokal, sehingga proyek ini tidak hanya berdampak pada infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan warga.(des*)
