Jakarta – Pemerintah meluncurkan Buku Saku bertajuk “0%, Penerima Manfaat dan Penerima Kesejahteraan” sebagai langkah untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Buku tersebut juga berfungsi sebagai panduan singkat mengenai arah kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam mendorong transformasi kebijakan guna menghapus kemiskinan ekstrem di Tanah Air.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menjelaskan bahwa buku ini tidak hanya berisi daftar program bantuan, tetapi juga menjadi sarana transparansi sekaligus panduan praktis bagi masyarakat untuk memahami hak serta cara memperoleh berbagai dukungan dari pemerintah.
Menurutnya, penerbitan buku saku ini merupakan bagian dari upaya memperkuat keterbukaan informasi dan akuntabilitas, sekaligus menyajikan kebijakan pemerintah dalam bentuk yang ringkas dan mudah dipahami masyarakat luas.
Ia menambahkan, kehadiran buku ini diharapkan mempermudah masyarakat dalam mengetahui jenis bantuan yang tersedia serta cara mengaksesnya. Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).
Qodari menyebutkan bahwa buku saku tersebut merangkum berbagai program bantuan yang telah terintegrasi dalam satu sistem, sehingga masyarakat dapat memahami secara jelas bentuk dukungan yang diterima beserta mekanisme penyalurannya.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama. Dengan perbaikan data ini, penyaluran bantuan diharapkan lebih akurat dan tidak terjadi tumpang tindih.
Melalui integrasi data tersebut, pemerintah juga berupaya menekan kesalahan penyaluran, baik inclusion error maupun exclusion error, sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi program kesejahteraan.
Sistem ini memungkinkan pembaruan data secara berkelanjutan melalui integrasi digital dan proses verifikasi berlapis dari tingkat desa hingga pusat.
Lebih jauh, Qodari menegaskan bahwa pendekatan pemerintah kini tidak lagi bersifat parsial, melainkan menyeluruh dan berkelanjutan. Negara hadir dalam setiap fase kehidupan masyarakat, mulai dari masa kehamilan, usia pendidikan, masa produktif, hingga usia lanjut.
Ia menekankan bahwa kesejahteraan bukan sekadar bantuan sesaat, melainkan dukungan jangka panjang. Negara diharapkan tidak hanya hadir saat masyarakat menghadapi kesulitan, tetapi juga memastikan mereka dapat tumbuh sehat, memperoleh pendidikan, mandiri secara ekonomi, hingga menikmati kehidupan yang layak di masa tua.
Buku saku ini juga menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia yang menunjukkan tren membaik. Sebagian besar penduduk berada pada kelompok menuju kelas menengah, meski masih terdapat jutaan masyarakat dalam kategori rentan miskin dan miskin.
Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya berfokus pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga menjaga kelompok rentan agar tidak kembali terpuruk, sekaligus mendorong masyarakat menuju kelas menengah agar terus meningkat.
Sebagai panduan praktis, buku ini memuat berbagai program lintas sektor, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi, yang dirancang secara terpadu untuk memutus rantai kemiskinan.
Qodari menyebutkan, buku ini menjawab dua hal penting, yakni jenis dukungan yang diberikan negara kepada masyarakat serta cara mengaksesnya. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi warga yang berhak namun tidak menerima bantuan.
Pemerintah menegaskan bahwa peluncuran Buku Saku “0%” merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Melalui pendekatan berbasis data dan integrasi program, target penghapusan kemiskinan ekstrem diyakini dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan.(des*)
