Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2026 masih berada dalam kondisi yang stabil.
Total ULN Indonesia pada Januari 2026 tercatat mencapai USD434,7 miliar. Secara tahunan, angka ini tumbuh 1,7 persen (year on year/yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Desember 2025 yang mencapai 1,8 persen (yoy).
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh dinamika ULN dari sektor publik.
Ia menyebutkan bahwa posisi ULN pemerintah tetap terkendali. Pada Januari 2026, jumlahnya mencapai USD216,3 miliar, dengan laju pertumbuhan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Desember 2025 yang tercatat 5,5 persen (yoy).
Perkembangan ini dipicu oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk membiayai berbagai program serta proyek pemerintah. Selain itu, aliran modal asing yang masuk ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional juga turut berperan, seiring masih kuatnya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia meskipun ketidakpastian di pasar keuangan global meningkat.
Pemerintah memanfaatkan ULN sebagai salah satu sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaannya dilakukan secara hati-hati, terukur, serta transparan agar dapat mendukung pembiayaan berbagai program prioritas sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal dan memperkuat perekonomian nasional.
Dilihat dari sektor penggunaannya, ULN pemerintah banyak dialokasikan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,0 persen dari total ULN pemerintah. Selanjutnya untuk administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,3 persen, jasa pendidikan sebesar 16,2 persen, konstruksi sebesar 11,6 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,5 persen.
Struktur ULN pemerintah sendiri hampir seluruhnya merupakan utang jangka panjang, dengan porsi mencapai 99,98 persen dari total utang pemerintah.
Di sisi lain, ULN sektor swasta mengalami penurunan. Pada Januari 2026, nilainya tercatat USD193,0 miliar, lebih rendah dibandingkan posisi Desember 2025 yang mencapai USD194,0 miliar.
Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 0,7 persen (yoy) pada Januari 2026. Penurunan ini lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatat kontraksi 0,2 persen (yoy). Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan utang luar negeri perusahaan nonkeuangan.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menyumbang sekitar 80,1 persen dari total ULN swasta.
Sama seperti sektor pemerintah, ULN swasta juga didominasi oleh utang jangka panjang, dengan proporsi mencapai 76,2 persen dari total ULN swasta.
Secara keseluruhan, struktur ULN Indonesia dinilai masih sehat berkat penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini terlihat dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,6 persen pada Januari 2026. Selain itu, porsi utang jangka panjang juga cukup besar, yakni 85,6 persen dari total ULN.
Untuk menjaga kondisi tersebut, Bank Indonesia bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN. Utang luar negeri juga akan terus dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pembiayaan pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi.(BY)
