Jakarta – Sejumlah tokoh dan organisasi masyarakat menyuarakan dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah kewenangan Presiden Republik Indonesia. Mereka menyatakan keberatan terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian sebagaimana mencuat dalam keputusan Komisi III DPR RI.
Panglima Komando Pengawal Pusaka Adat Dayak Borneo, Abriantinus, menegaskan dukungan penuh terhadap sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak perubahan struktur tersebut. Menurutnya, posisi Polri di bawah Presiden merupakan bentuk ideal untuk menjaga independensi lembaga penegak hukum.
“Saya menyampaikan dukungan penuh kepada Kapolri agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden,” kata Abriantinus, Rabu (28/1/2026).
Ia menilai selama ini Polri telah menjalankan tugas secara profesional dan mandiri, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kontribusi kepolisian dinilai memiliki peran besar bagi stabilitas dan kemajuan bangsa.
Sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kota Balikpapan, Abriantinus juga menyampaikan bahwa tokoh masyarakat di Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan, berharap Polri tetap mempertahankan posisinya saat ini agar dapat terus menjalankan tanggung jawab menjaga keamanan di seluruh wilayah Indonesia.
Dukungan serupa disampaikan Ketua Jajaran Kesenian Tari dan Silat Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir (Kesti TTKKDH) Provinsi Banten, Maman Sulaeman. Ia menilai Polri akan lebih optimal menjalankan tugas apabila tetap bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
“Kami mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden agar dapat terus menjalankan tugas secara presisi untuk kepentingan bangsa dan masyarakat,” ujarnya.
Sikap senada juga disampaikan Ketua DPW Lampung Kesti TTKKDH, Sumarna. Menurutnya, kondisi Polri saat ini tidak memerlukan perubahan struktur kelembagaan, melainkan penguatan kinerja yang sudah berjalan.
Sementara itu, Pembina Kesti TTKKDH Provinsi Banten, Tubagus Aji Mukhli, menekankan bahwa fokus utama Polri seharusnya adalah konsistensi dalam reformasi institusi guna meningkatkan kepercayaan publik, bukan perubahan posisi organisasi.
“Yang dibutuhkan Polri sekarang adalah kesinambungan reformasi, bukan pergeseran kedudukan,” tegasnya.
Seruan agar Polri tetap berada di bawah Presiden juga datang dari sejumlah pengurus dan tokoh Kesti TTKKDH lainnya, termasuk Wakil Ketua Kesti TTKKDH Kabupaten Tangerang Adit Batara, pengurus Kesti TTKKDH Kota Serang Sukma Sevy Maulana, Satgas DPP Kesti TTKKDH Muhammad Afandi, serta Ketua Kesti TTKKDH Kabupaten Tangerang Dudin Sasmita.(BY)
