Jakarta – Pelaku industri hulu minyak dan gas bumi (migas) menegaskan peran penting sektor ini dalam menopang target kemandirian energi nasional, penguatan kapasitas dalam negeri, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, George NM Simanjuntak, menyampaikan bahwa kontribusi industri hulu migas tidak semata-mata diukur dari tingkat produksi maupun besaran penerimaan negara. Lebih dari itu, sektor ini turut memberikan dampak ekonomi dan sosial yang luas melalui berbagai mekanisme, seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM), yang pada akhirnya menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional.
“Selama ini, kontribusi industri hulu migas sering dipersepsikan terbatas pada produksi dan pendapatan negara. Padahal, jika dilihat secara menyeluruh, terdapat manfaat berlapis mulai dari DBH hingga PPM yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan proyek hulu migas. Oleh sebab itu, PPM perlu diposisikan sebagai bagian dari instrumen kontribusi industri sekaligus investasi sosial jangka panjang,” ujarnya dalam media briefing Kontribusi Sektor Migas bagi Indonesia di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Transformasi Program PPM
George menjelaskan bahwa SKK Migas saat ini tengah melakukan pembaruan menyeluruh terhadap pendekatan Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat. Perubahan ini menggeser pola bantuan yang bersifat sesaat menuju investasi sosial yang lebih strategis, terencana, terukur, dan memberikan dampak berkelanjutan.
Transformasi tersebut diawali dengan kajian bersama kalangan akademisi untuk menilai efektivitas program PPM yang telah berjalan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar program sebelumnya masih berorientasi jangka pendek, sehingga belum sepenuhnya mampu mendorong kemandirian masyarakat dalam jangka panjang.
“Pendekatan lama sudah tidak memadai untuk menjawab kompleksitas dinamika sosial di sekitar wilayah operasi. Karena itu, PPM kami dorong menjadi bagian dari siklus operasional hulu migas yang setara dengan aspek teknis dan bisnis, guna memperkuat social license to operate dan menjamin keberlanjutan pasokan energi,” jelasnya.
Transformasi PPM dilakukan melalui perencanaan, implementasi, serta pelaporan yang lebih sistematis dengan pendekatan Logical Framework Approach (LFA). Selain itu, diperkuat pula dengan pilar tata kelola dan penguatan kelembagaan. Pendekatan ini dilandasi social and business mapping agar program tepat sasaran, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, serta berorientasi pada kemandirian masyarakat, khususnya di wilayah ring-1 yang terdampak langsung aktivitas hulu migas.
Menurut George, perubahan paradigma tersebut sejalan dengan kebijakan nasional, termasuk Asta Cita Presiden Prabowo, yang menekankan ketahanan dan kemandirian energi serta pemerataan manfaat pembangunan hingga ke daerah.
Penguatan Rantai Pasok Hulu Migas
Di sisi lain, Chairperson of IPA Supply Chain Committee, Kenneth Gunawan, menyoroti pentingnya optimalisasi rantai pasok dalam negeri sebagai upaya memperkuat kapasitas nasional. Ia menyebutkan bahwa saat ini perusahaan dalam negeri telah memegang peran signifikan dalam rantai pasok hulu migas, sementara keterlibatan perusahaan asing difokuskan pada kebutuhan tertentu yang memerlukan teknologi dan keahlian khusus.
“Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) secara aktif melakukan penilaian, pengujian produk lokal, hingga pelaksanaan proyek percontohan bersama SKK Migas untuk meningkatkan kapabilitas penyedia barang dan jasa nasional. Langkah ini memberikan dampak ekonomi berlapis, baik di tingkat daerah maupun nasional,” ujarnya.
Kenneth menambahkan bahwa tantangan utama masih berkaitan dengan kendala operasional serta keterbatasan pembiayaan untuk proyek-proyek berskala besar yang berjalan secara bersamaan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa sektor hulu migas tetap memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian dan menjaga ketahanan energi nasional, terutama di tengah masa transisi energi.
Peran Strategis Industri Hulu Migas
Sementara itu, Direktur Eksekutif IPA, Marjolijn Wajong, memaparkan posisi strategis industri hulu migas saat ini. Menurutnya, sektor ini berada pada fase krusial untuk memastikan ketersediaan energi yang andal dan terjangkau, sekaligus mendukung agenda transisi energi nasional.
“Kolaborasi yang erat antara pemerintah, pelaku industri, dan para pemangku kepentingan menjadi kunci agar kontribusi sektor hulu migas tetap optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa IPA Convex ke-50 tidak hanya menjadi ajang pertemuan pelaku industri, tetapi juga berfungsi sebagai ruang dialog nasional untuk menunjukkan secara terbuka kontribusi sektor hulu migas terhadap perekonomian, investasi, alih pengetahuan, pembangunan daerah, serta ketahanan energi Indonesia.
“Menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan energi dan agenda transisi energi akan menjadi faktor penentu keberlanjutan industri hulu migas sekaligus pencapaian swasembada energi nasional ke depan,” tutupnya.(BY)
