Jakarta – Kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Dicky Kartikoyono, menegaskan bahwa kepercayaan pasar terhadap kebijakan moneter merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Ia menyampaikan bahwa tingkat keyakinan investor terhadap arah kebijakan BI sangat memengaruhi persepsi risiko terhadap kondisi ekonomi nasional.
Menurut Dicky, pelaku pasar saat ini memberi perhatian besar pada yield differential, yakni perbedaan tingkat imbal hasil aset keuangan dalam negeri dibandingkan dengan negara lain. Faktor tersebut menjadi pertimbangan utama investor asing dalam menentukan apakah akan menanamkan modalnya di Indonesia atau justru menarik dana dari pasar domestik.
Ia menjelaskan, ketika imbal hasil aset Indonesia dinilai menarik dan kompetitif, arus modal asing cenderung masuk. Namun sebaliknya, jika selisih imbal hasil kurang menarik sementara indeks dolar AS (DXY) dan nilai dolar menguat, investor akan memindahkan dananya ke negara lain yang menawarkan keuntungan lebih tinggi.
Pernyataan tersebut disampaikan Dicky dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Fit and Proper Test calon Deputi Gubernur BI bersama Komisi XI DPR RI, Senin (26/1/2026).
Dalam situasi seperti itu, Dicky menilai Bank Indonesia harus berperan aktif menjaga stabilitas nilai tukar dengan memaksimalkan seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki, tidak hanya mengandalkan langkah intervensi di pasar valuta asing.
Ia menyebutkan bahwa pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh BI dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas di pasar keuangan. Namun, langkah tersebut perlu diimbangi dengan instrumen penyerapan likuiditas, salah satunya melalui penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Menurutnya, ketika tekanan arus keluar modal terlalu besar, SRBI harus berfungsi sebagai penahan agar capital outflow tidak semakin membesar. Ia menegaskan bahwa intervensi di pasar valas saja tidak akan cukup untuk menjaga stabilitas.
Dengan penerapan bauran kebijakan tersebut, Dicky optimistis Bank Indonesia mampu menjaga kestabilan Rupiah, sekaligus memastikan sistem keuangan tetap solid dan mendukung proses pemulihan ekonomi nasional.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa optimalisasi seluruh instrumen kebijakan menjadi keharusan untuk merespons dinamika nilai tukar yang saat ini menjadi perhatian utama.(BY)
