Padang – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 dengan tema “Mengawal Sumatra Pulih”.
Tema ini menjadi penegasan komitmen pers dalam menjaga kepentingan publik di tengah krisis ekologis yang terus melanda Sumatra, khususnya Sumatra Barat.
Peringatan HUT ke-21 AJI Padang berlangsung berbarengan dengan diskusi publik lintas sektor yang menghadirkan jurnalis, akademisi, aktivis lingkungan dan HAM, komunitas pendidikan, kelompok perempuan, mahasiswa, serta masyarakat umum. Kegiatan digelar di Pustaka Steva, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sabtu (24/1/2026).
Diskusi tersebut mengangkat isu-isu penting terkait pemulihan pascabencana dari berbagai perspektif, termasuk hak asasi manusia, lingkungan hidup, serta evaluasi dan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Ketua AJI Padang, Novia Harlina, menyatakan bahwa tema “Mengawal Sumatra Pulih” bukan sekadar slogan, tetapi merupakan sikap pers yang berpihak pada keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
“Bencana ekologis yang berulang di Sumatra tidak bisa lagi dipandang semata-mata sebagai peristiwa alam. Persoalan tata kelola sumber daya alam, kebijakan pembangunan, dan lemahnya pengawasan harus terus dikawal,” ujar Novia.
Novia menambahkan, jurnalisme tidak berhenti pada peliputan saat bencana terjadi, tetapi harus terus hadir dalam proses pemulihan jangka panjang. Pers berperan penting memastikan hak-hak korban terpenuhi, lingkungan dipulihkan secara berkelanjutan, dan kelompok rentan diperhatikan.
“Kita ingin suara korban tidak hilang setelah perhatian publik mereda. Di sinilah fungsi kontrol pers diuji, yakni mengawasi rehabilitasi dan rekonstruksi serta mengkritisi kebijakan yang mengabaikan aspek ekologis,” jelasnya.
Diskusi lintas sektor menghadirkan empat pembicara: Amalya Reza (Trend Asia), Aidil Ikhlas (AJI Padang), Mitra Oktavia (LBH Padang), dan Khalid Syaifullah (Posko Sumbar Peduli), yang dipandu oleh Yola Sastra (AJI Padang).
Amalya Reza menekankan bahwa bencana ekologis di Sumatra tidak bisa dilepaskan dari fenomena polikrisi, yaitu interaksi krisis iklim dengan krisis sosial, ekonomi, dan tata kelola sekaligus.
“Krisis iklim saat ini tidak berdiri sendiri, ia bersamaan dengan krisis pangan, energi, dan ekonomi. Dampaknya paling berat dirasakan kelompok rentan, terutama masyarakat di wilayah rawan bencana,” ujar Amalya.
Ia menambahkan bahwa pemulihan pascabencana selama ini masih fokus pada fisik dan infrastruktur, sementara akar masalah seperti eksploitasi sumber daya, alih fungsi lahan, dan ketergantungan energi fosil sering terabaikan.
Aidil Ikhlas membagikan temuan lapangan dari sejumlah lokasi banjir bandang di Sumatra Barat. Menurutnya, dampak bencana tidak hanya material, tetapi juga sosial dan ekologis.
“Banyak warga masih hidup dalam ketidakpastian, sementara proses pemulihan lambat dan jarang melibatkan mereka,” kata Aidil. Ia menilai bencana berulang menunjukkan persoalan struktural, termasuk kerusakan lingkungan dan lemahnya tata kelola ruang.
Dari perspektif hak asasi manusia, LBH Padang menyoroti kerentanan warga terdampak bencana terhadap pemenuhan hak dasar. Mitra Oktavia menjelaskan, banyak korban kehilangan tempat tinggal, penghidupan, dan akses terhadap keamanan, kesehatan, pendidikan, dan keadilan. Kondisi ini diperparah ketika proyek ekstraktif seperti pertambangan tetap berjalan di wilayah rawan bencana.
“Pemulihan pascabencana harus berbasis hak korban, bukan sekadar proyek fisik. Negara wajib melindungi warga dari dampak krisis iklim dan aktivitas ekstraktif,” tegas Mitra.
Sementara itu, Khalid Syaifullah dari Posko Sumbar Peduli menekankan pentingnya perubahan pendekatan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menurutnya, proses pemulihan harus dimulai dari pemetaan risiko, pemulihan ruang hidup, dan penguatan kapasitas masyarakat agar lebih siap menghadapi bencana.
“Tanpa partisipasi warga, rehabilitasi dan rekonstruksi rawan menjadi proyek administratif yang mengabaikan aspek sosial, budaya, dan ekologis,” ujar Khalid. Ia menambahkan, pemulihan sejati harus memutus siklus kerusakan, bukan hanya membangun ulang di atas risiko yang sama.
Sebagai penutup HUT ke-21, AJI Padang memberikan Anugerah Pers Mahasiswa sebagai apresiasi terhadap karya jurnalistik mahasiswa yang menyoroti isu lingkungan dan bencana ekologis. Selain itu, AJI Padang juga menyalurkan donasi untuk anak-anak korban bencana sebagai bentuk solidaritas nyata kepada kelompok paling rentan.(des*)
