Bukittinggi – Gagasan untuk menjadikan Kota Bukittinggi sebagai Daerah Istimewa, setara dengan DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mulai mendapat sambutan positif dari Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.
Dukungan ini dilatarbelakangi oleh peran historis Bukittinggi sebagai Ibu Kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
Gubernur Mahyeldi menekankan pentingnya kajian mendalam terkait wacana ini, yang harus berlandaskan aspirasi masyarakat, termasuk Niniak Mamak, tokoh adat, cadiak pandai, serta pemangku kepentingan di tingkat daerah maupun pusat.
“Dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan. Dengan sejarahnya, Bukittinggi memiliki nilai historis setara dengan daerah yang telah memiliki status keistimewaan secara nasional,” ujar Mahyeldi.
Selain itu, Mahyeldi mendorong Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mengadakan seminar atau forum akademik dengan menghadirkan narasumber kompeten, sebagai upaya memperkuat argumen bahwa kota ini layak memperoleh status istimewa.
Pernyataan ini disampaikan saat pertemuan antara Gubernur Sumbar dengan Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, di Istana Bung Hatta, Selasa (20/1/2026), yang membahas penguatan wacana penetapan Bukittinggi sebagai Daerah Istimewa.
Dalam pertemuan itu ditegaskan bahwa Bukittinggi memiliki posisi penting dalam sejarah perjuangan nasional.
Wali Kota Ramlan menjelaskan, Bukittinggi merupakan salah satu kota strategis di Sumatera Barat. Kota ini pernah menjadi ibu kota negara pada masa awal kemerdekaan, khususnya saat dibentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada 19 Desember 1948.
“Setelah Jakarta dan Yogyakarta, Bukittinggi sempat menjadi ibu kota negara saat PDRI,” ungkap Ramlan. Ia menambahkan bahwa pemerintah kota terus berupaya meyakinkan berbagai pihak untuk mendukung pemberian status istimewa tersebut.
Ramlan juga menyinggung rencana menghadirkan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, sebagai narasumber dalam seminar, mengingat pengalaman Yogyakarta sebagai daerah istimewa.
Pertemuan ini dihadiri pula oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Sumbar, Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, serta sejumlah kepala OPD dari Pemerintah Kota Bukittinggi.(des*)
