Jakarta , Fativa.id,
— Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menegaskan bahwa ketahanan pangan kini telah ditempatkan sebagai kebijakan utama dan program prioritas pemerintah Indonesia.
Langkah ini dinilai krusial mengingat hingga saat ini Indonesia masih menghadapi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar negeri.
Menurut Faisal, ketergantungan impor mencerminkan bahwa pembangunan pangan nasional masih membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, strategis, dan berkelanjutan, bukan sekadar fokus pada satu komoditas atau sektor tertentu.
“Kita masih bergantung pada aspek pangan dari luar negeri.
Padahal, potensi pangan Indonesia sangat luas. Pangan tidak hanya berasal dari darat, tetapi juga dari laut.
Ini merupakan kekuatan besar yang harus dikelola secara optimal,” ujar Mohammad Faisal.
Ia menekankan bahwa upaya mewujudkan swasembada pangan nasional menjadi sangat penting sebagai fondasi kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional.
Namun, swasembada yang dimaksud tidak boleh bersifat sempit atau temporer.
“Swasembada pangan tidak boleh hanya dimaknai sebagai beras. Yang dibutuhkan adalah swasembada yang berkelanjutan, lintas komoditas, dan mampu memperkuat ketahanan pangan Indonesia dalam jangka panjang, sehingga kita benar-benar mandiri dan kuat seperti negara-negara lain,” jelasnya.
Lebih lanjut, Faisal menggarisbawahi bahwa Indonesia saat ini juga menghadapi tantangan serius akibat perubahan iklim.
Dampak iklim ekstrem terhadap sektor pertanian semakin nyata, mulai dari penurunan produktivitas, ketidakpastian musim tanam, hingga risiko gagal panen yang berulang.
Namun demikian, tantangan ketahanan pangan tidak hanya bersumber dari faktor alam. Faisal menilai masih terdapat persoalan struktural, terutama pada tata kelola pangan, kebijakan perdagangan, serta sinkronisasi regulasi antar sektor.
“Masalahnya bukan hanya iklim, tetapi juga tata kelola dan kebijakan. Ketika kebijakan perdagangan, produksi, dan perlindungan petani tidak sinkron dengan agenda kemandirian pangan, maka upaya swasembada justru menjadi lemah,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan yang tidak relevan dan tidak terkoordinasi berpotensi menghambat penguatan sistem pangan nasional serta memperpanjang ketergantungan Indonesia terhadap impor.
Oleh karena itu, CORE Indonesia mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, memastikan setiap kebijakan pangan berbasis riset dan data, serta berorientasi pada penguatan produksi dalam negeri.
Dengan strategi yang terintegrasi, adaptif terhadap perubahan iklim, dan konsisten dalam implementasi kebijakan, Faisal optimistis Indonesia mampu mewujudkan pangan nasional yang mandiri, tangguh, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi pilar penting bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
