Padang – Pendidikan kebencanaan kini menjadi kebutuhan strategis, bukan sekadar pelengkap kebijakan, mengingat Indonesia menghadapi gempa, banjir, longsor, hingga potensi tsunami secara berulang.
Dalam konteks itu, capaian Akreditasi Pertama dari BAN-PT yang diraih Program Studi Magister Manajemen Bencana (MMB) Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas memiliki makna lebih dari sekadar formalitas administratif.
Akreditasi ini berlaku sejak 6 Januari 2026 dan menjadi prestasi penting bagi program studi yang masih sangat muda. MMB Unand resmi dibuka pertengahan 2024 dan saat ini baru menata diri sebagai program akademik yang utuh. Dalam usia belum genap dua tahun, akreditasi ini menandai arah pengembangan yang tepat.
Meski bukan puncak pencapaian, akreditasi ini menjadi pengakuan bahwa upaya akademik dalam manajemen bencana di wilayah rawan gempa megathrust, tsunami, banjir bandang, dan longsor telah memenuhi standar dasar pendidikan tinggi.
MMB Unand juga menutup kekosongan antara kebijakan negara yang reaktif dan realitas risiko bencana yang terus muncul akibat praktik pembangunan.
Ketua Prodi MMB Unand, Prof. Yenny Narny, menekankan bahwa akreditasi ini adalah pijakan awal, bukan garis finis.
“Manajemen bencana tidak sekadar soal tanggap darurat, tetapi harus mengintegrasikan ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan praktik lapangan. Akreditasi membuka peluang bagi MMB Unand untuk bekerja lebih sistematis dan kritis,” ujarnya, Jumat (16/1).
Salah satu pendiri, Prof. Febrin Anas Ismail, menegaskan bahwa program ini lahir dari kegelisahan akademik terhadap cara negara memandang bencana.
Selama ini, bencana dipahami sebagai peristiwa sesaat, padahal risiko terbentuk melalui proses panjang—dari tata ruang yang keliru hingga ketimpangan kapasitas sosial. Pendidikan kebencanaan ingin mengubah cara pandang ini, terutama di Sumatera Barat yang sarat sejarah gempa dan tsunami, namun tetap menghadapi paradoks pembangunan.
Prof. Hakam menambahkan, akreditasi ini adalah validasi awal fondasi akademik yang dibangun, namun tantangan sesungguhnya adalah menjaga relevansi ilmu kebencanaan di tengah risiko yang terus berubah. Untuk itu, MMB Unand mengembangkan jejaring lintas sektor, termasuk kerja sama dengan BNPB, program AusAid, pemerintah daerah, dan sektor swasta, mencakup riset kebijakan hingga program kesiapsiagaan masyarakat.
Direktur Sekolah Pascasarjana Unand, Prof. Henny Lucida, menegaskan peran MMB dalam menghasilkan pengetahuan berdampak nyata, tidak sekadar publikasi. Pendapat serupa disampaikan Prof. Rudi Febriamansyah, penggagas prodi, yang menekankan pentingnya keterhubungan dengan lembaga negara, pemerintah daerah, dan mitra internasional agar ilmu kebencanaan tidak menjadi “menara gading” yang hanya bagus di teori.
Prof. Fauzan, mantan Ketua Prodi, menyoroti proses institusional di balik akreditasi, termasuk kurikulum, penjaminan mutu, tata kelola, dan budaya akademik. Sementara Prof. Bambang Istijono menambahkan, Sumatera Barat sebagai “laboratorium bencana” harus mampu menghasilkan pengetahuan yang diakui secara global.
Akhirnya, akreditasi MMB Unand menegaskan pertanyaan mendasar: sejauh mana pendidikan kebencanaan mampu mengubah cara pandang negara terhadap risiko—bukan sekadar urusan darurat, tetapi bagian integral dari pembangunan. Bagi MMB Universitas Andalas, akreditasi ini adalah langkah awal membangun ilmu kebencanaan yang kritis, relevan, dan berpihak pada keselamatan publik.(des*)
