Jakarta – Bagi Padang Pariaman, Sumatera Barat belum benar-benar bangkit dari reruntuhan bencana hidrometeorologi akhir 2025. Infrastruktur rusak, layanan publik terganggu, ekonomi rakyat terseok. Namun di tengah luka yang belum pulih itu, ancaman baru membayangi. Tekanan fiskal dan potensi pemangkasan anggaran.
Dalam situasi genting tersebut, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis memilih bergerak langsung ke pusat, Rabu (14/1/2026).
Ia mendatangi Kantor Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI di Jakarta untuk bertemu Dirjen Perimbangan Keuangan Askolani, membawa satu pesan tegas. Daerah terdampak bencana tidak boleh diperlakukan seperti daerah normal.
Pertemuan itu menjadi forum penting membahas masa depan Padang Pariaman pascabencana.
Bupati John Kenedy Azis memaparkan kondisi fiskal daerah yang kini berada dalam tekanan berat. Pendapatan daerah terbatas, sementara kebutuhan anggaran melonjak tajam untuk pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi hampir di semua sektor.
Kerusakan infrastruktur dasar, terganggunya pelayanan publik, hingga lumpuhnya aktivitas ekonomi masyarakat menjadi beban nyata yang harus segera ditangani. Dalam konteks itu, John Kenedy Azis menegaskan bahwa dukungan fiskal pemerintah pusat menjadi faktor penentu cepat atau lambatnya pemulihan daerah.
Salah satu permintaan krusial yang disampaikan adalah agar Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk Kabupaten Padang Pariaman tidak dipangkas.
Menurut Bupati John Kenedy Azis, setiap pemotongan anggaran akan berdampak langsung pada tertundanya proses pemulihan dan semakin panjangnya penderitaan masyarakat terdampak bencana.
“Pemulihan pascabencana bukan hanya soal membangun kembali fisik yang rusak. Ini tentang memulihkan ekonomi, pelayanan publik, dan harapan masyarakat. Tanpa dukungan fiskal yang memadai dari pusat, daerah akan kesulitan bangkit,” tegas John Kenedy Azis.
Dialog antara pemerintah daerah dan pusat berlangsung terbuka dan cair. Namun di balik suasana hangat itu, tersirat urgensi besar agar pembahasan tidak berhenti pada wacana.
Bagi Padang Pariaman, kebijakan fiskal bukan sekadar angka dalam dokumen APBN, melainkan penentu nasib ribuan warga yang masih berjuang keluar dari dampak bencana.
Di akhir pertemuan, Bupati John Kenedy Azis menyampaikan harapan agar ikhtiar tersebut mendapat respons nyata dan keberpihakan konkret dari pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa perjuangan ini semata-mata demi memastikan Padang Pariaman tidak kembali tersungkur. Bukan oleh bencana alam, melainkan oleh keterbatasan anggaran.
“Bismillah. Kami datang membawa harapan rakyat. Padang Pariaman harus bangkit, tangguh, dan bermartabat, bukan ditinggalkan di tengah proses pemulihan,” pungkasnya.(ssc).
