Lubuk Basung – Dampak bencana alam yang terjadi di Kabupaten Agam selama sebulan terakhir mendapat perhatian serius dari Anggota DPD RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman.
Selain menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, Kabupaten Agam juga merupakan kampung halaman senator tersebut. Kondisi ini membuat Irman Gusman merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan pemulihan pascabencana berjalan lancar.
“Agam bukan sekadar daerah terdampak, tetapi juga kampung halaman saya. Karena itu, saya terpanggil untuk memastikan proses pemulihan dapat berlangsung baik dan berkelanjutan,” ujarnya saat bertemu Bupati Agam, Benni Warlis, Jumat (9/1).
Pemerintah Kabupaten Agam telah menyerahkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dokumen ini menjadi landasan penting untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat.
Sebagai wakil daerah di tingkat pusat, Irman Gusman menegaskan komitmennya untuk mengawal realisasi dokumen R3P.
“Sebagai perwakilan daerah di pusat, saya berkomitmen mengawal dokumen ini agar implementasinya dapat segera berjalan. Di masa transisi darurat ini, anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi harus segera dicairkan,” tegasnya.
Dia menekankan, pengawalan tersebut penting agar upaya pemulihan tidak berhenti hanya pada rencana atau wacana.
“Ini bukan sekadar kata-kata. Apa yang sudah direncanakan harus diwujudkan, dan kita kawal bersama,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Agam, Benni Warlis, mengapresiasi perhatian dan dukungan Irman Gusman dalam percepatan pemulihan pascabencana. Menurutnya, bantuan dari pemerintah pusat sangat krusial agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan optimal.
“Kami sangat berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat, terutama dalam percepatan realisasi R3P. Masyarakat Agam kini membutuhkan kepastian dan langkah nyata agar bisa segera bangkit,” kata Benni Warlis.
Ia menambahkan, Pemkab Agam terus memperkuat koordinasi lintas sektor, baik dengan BNPB, kementerian terkait, maupun perwakilan daerah di pusat, agar seluruh tahap pemulihan dapat terlaksana efektif dan tepat sasaran.
“Koordinasi yang solid menjadi kunci agar program rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.(des*)
