Padang – Pemerintah Kota Padang bergerak sigap dalam menghadapi potensi bencana susulan di wilayah rawan banjir.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, meninjau langsung kondisi permukiman warga terdampak banjir bandang di Kelurahan Tabing Banda Gadang (TBG), Kecamatan Nanggalo, Senin (5/1/2026).
Kunjungan ini dilakukan di tengah curah hujan tinggi untuk memastikan upaya penanganan darurat berjalan lancar. Fadly menekankan bahwa situasi di lapangan menuntut respons cepat dan tepat. Ia memerintahkan percepatan relokasi warga yang tinggal di bibir sungai yang semakin kritis.
“Kita tidak ingin ada korban jiwa akibat bencana susulan. Keselamatan warga adalah prioritas utama pemerintah. Oleh karena itu, relokasi dan penanganan darurat tebing sungai harus segera dilakukan. Kita sedang berpacu dengan waktu,” tegas Fadly saat meninjau lokasi.
Pemko Padang memahami bahwa relokasi memerlukan kepastian tempat tinggal dan jaminan hidup bagi warga terdampak. Menanggapi hal ini, Fadly memaparkan rencana komprehensif yang telah disiapkan, mulai dari hunian sementara hingga hunian tetap.
“Pemerintah tidak akan meninggalkan warga. Saat ini kami telah menyiapkan Hunian Sementara (Huntara) dan sedang mempercepat pembangunan 500 unit Hunian Tetap (Huntap) untuk warga yang rumahnya rusak parah atau hanyut. Ini menjadi prioritas utama kami,” ujarnya.
Bagi warga yang memilih relokasi mandiri sambil menunggu hunian tetap rampung, pemerintah juga menyediakan bantuan finansial.
“Bagi warga yang memilih tinggal sementara secara mandiri, Pemko akan menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan. Bantuan ini diharapkan bisa meringankan biaya sewa rumah sementara,” tambah Fadly.
Selain relokasi, Fadly menyoroti kondisi infrastruktur sungai yang rusak parah. Bersama BNPB dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Pemko menargetkan perbaikan tanggul alam secara cepat.
“Penanganan darurat tebing sungai kami targetkan rampung dalam tiga bulan. Pekerjaan ini mencakup pemasangan batu bronjong dan pengelolaan sementara Daerah Aliran Sungai. Untuk rehabilitasi permanen, perkiraan teknisnya memerlukan waktu satu hingga dua tahun,” jelasnya.
Sestama BNPB, Rustian, mengapresiasi kesigapan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa kolaborasi pusat-daerah menjadi kunci efektivitas penanganan bencana hidrometeorologi.
“BNPB siap mendukung penuh langkah Wali Kota. Dukungan pendanaan, logistik, maupun teknis akan kami salurkan agar penanganan pascabencana berjalan efektif dan tepat sasaran. Harapan kita sama, masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan tenang,” pungkas Rustian.(des*)
