Pasaman Barat — Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) terus berupaya memulihkan konektivitas wilayah pascabencana longsor dan banjir yang sempat memutus akses jalan nasional Simpang Empat–Talu. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah membuka jalur alternatif Jembatan Panjang–Talu sebagai rute darurat penghubung antarwilayah.
Bupati Pasaman Barat, Yulianto, meninjau langsung kondisi jalan alternatif ini pada Minggu (4/1/2026), didampingi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pasbar, anggota DPRD Yondrizal, komunitas Indonesia Off-road Federation (IOF) Pasbar, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam peninjauan, ditemukan bahwa kondisi jalan Jembatan Panjang–Talu masih berlumpur dan belum layak dilalui kendaraan umum. Saat ini, jalur tersebut hanya bisa dilintasi kendaraan tertentu dengan risiko cukup tinggi.
Bupati Yulianto menekankan pentingnya jalan alternatif ini sebagai jalur darurat untuk memastikan konektivitas wilayah, kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, serta keselamatan warga, terutama saat bencana.
“Kita berusaha agar jalan alternatif Jembatan Panjang–Talu dapat dioptimalkan untuk memulihkan konektivitas, mendukung aktivitas ekonomi, dan menjamin keselamatan masyarakat, khususnya pada kondisi darurat,” ujar Yulianto.
Ia menambahkan, pada bencana sebelumnya, beberapa wilayah di Kecamatan Talamau sempat terisolasi akibat terputusnya jalan nasional, sehingga distribusi bantuan dan mobilitas warga terganggu.
“Oleh karena itu, kami berharap pemerintah provinsi dan pusat memberikan perhatian lebih untuk meningkatkan kondisi jalan alternatif ini agar dapat berfungsi secara optimal,” jelasnya.
Selain meninjau jalur alternatif, Yulianto juga mengingatkan kondisi jalan nasional Simpang Empat–Talu yang masih rawan longsor di beberapa titik. Menurutnya, keberadaan jalan alternatif menjadi sangat strategis untuk mengantisipasi risiko serupa di masa mendatang.
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berharap pembukaan dan peningkatan jalur Jembatan Panjang–Talu mendapat dukungan semua pihak, baik dari pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat.
“Semoga upaya kita bersama ini mendapat dukungan penuh, sehingga akses masyarakat tetap terjaga dan risiko saat bencana dapat diminimalkan,” tutup Yulianto.(des*)
