Padang — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, secara resmi melepas 400 mahasiswa Universitas Andalas (Unand) yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai tim verifikasi rumah warga terdampak bencana hidrometeorologi. Para mahasiswa tersebut akan bertugas di 13 kabupaten dan kota di wilayah Sumatera Barat.
Dalam menjalankan tugasnya di lapangan, mahasiswa KKN akan didampingi oleh tim teknis dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Selain itu, proses verifikasi juga mendapat pengawalan dari Bintara Pembina Desa (Babinsa) di masing-masing daerah terdampak.
Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa kegiatan verifikasi ini ditargetkan rampung pada 9 Januari 2026. Ia menegaskan, hasil pendataan tersebut akan menjadi pijakan utama dalam penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi Sumatera Barat.
Oleh sebab itu, Mahyeldi berharap seluruh proses dapat berjalan dengan lancar serta menghasilkan data yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memastikan hal tersebut, para mahasiswa telah dibekali petunjuk teknis sebelum diterjunkan ke lapangan dan akan didampingi Babinsa guna meminimalkan potensi kendala maupun intervensi selama pendataan berlangsung.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BNPB dan Universitas Andalas atas dukungan serta peran aktif dalam percepatan penanganan pascabencana di Sumatera Barat. Menurutnya, kerja sama lintas sektor menjadi faktor penting agar penyusunan dokumen R3P dapat segera diselesaikan.
“Dengan sinergi yang solid, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan berjalan lebih cepat, sehingga semangat ‘Sumbar Bangkit’ pascabencana dapat segera terwujud,” ujar Mahyeldi.
Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB, Rustian, mengungkapkan bahwa berdasarkan data BNPB, tidak ada satu pun wilayah di Indonesia yang sepenuhnya bebas dari potensi bencana. Seluruh provinsi dan kabupaten/kota, termasuk Sumatera Barat, memiliki tingkat kerawanan masing-masing.
Karena itu, ia menekankan pentingnya pemahaman kebencanaan secara menyeluruh bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tahap pra-bencana, masa tanggap darurat, hingga fase pascabencana. Rustian juga menyebutkan bahwa dari tiga provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November lalu, Sumatera Barat termasuk daerah yang relatif cepat keluar dari status tanggap darurat.
Dari total 13 daerah di Sumbar yang sempat menetapkan status tanggap darurat, saat ini 12 daerah telah memasuki masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Kabupaten Agam menjadi satu-satunya wilayah yang masih berada pada status tanggap darurat.
Rustian menegaskan, penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.
Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Andalas, Efa Yonnedi, berpesan kepada para mahasiswa agar menjalankan pendataan sesuai dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan BNPB.
Ia menekankan bahwa ketepatan dan kecepatan dalam proses verifikasi sangat dinantikan oleh masyarakat, mengingat ribuan warga terdampak menunggu kepastian terkait bantuan dan pemulihan pascabencana.(des*)
