Padang — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) semakin memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam penanganan bencana yang terjadi di berbagai wilayah.
Hal ini terlihat saat Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menggelar pertemuan dengan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumbar di ruang rapat Istana Gubernuran,
Gubernur Mahyeldi menekankan pentingnya koordinasi untuk memastikan seluruh proses penanganan bencana—dari tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi—dilaksanakan secara tepat sasaran, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Penanganan bencana harus cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Koordinasi dengan BPK menjadi bagian dari upaya kami agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat terdampak,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemprov Sumbar berkomitmen menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam setiap tahap penanganan bencana, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya dukungan BPK untuk memastikan program penanganan bencana dilaksanakan sesuai aturan, tanpa mengurangi kecepatan dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Kita ingin bergerak cepat membantu masyarakat, namun tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik. Dengan koordinasi ini, diharapkan setiap langkah strategis dapat diambil tanpa keraguan,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspek teknis turut dibahas, termasuk pengelolaan anggaran, mekanisme pelaksanaan kegiatan, serta pengawasan terhadap penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Sumbar.
Pemprov Sumbar berharap sinergi dan komunikasi yang baik dengan BPK Sumbar dapat terus terjaga, sehingga penanganan bencana berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.
Gubernur Mahyeldi didampingi Inspektur Daerah Sumbar, Andri Yulika, dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov, Nolly Eka Mardianto, dalam pertemuan tersebut.(des*)
