Jakarta – Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pelaku Usaha (Satgas P2SP) mencatat telah menerima sebanyak 10 pengaduan dari kalangan pelaku usaha hingga penghujung Desember 2025. Aduan tersebut berkaitan dengan berbagai persoalan strategis yang dinilai menghambat kelancaran investasi dan kegiatan usaha di Tanah Air.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa mayoritas laporan yang masuk berkisar pada kendala di sektor energi dan kelistrikan, perizinan usaha, tata ruang, serta masalah pembiayaan. Seluruh aduan disampaikan melalui kanal resmi digital Satgas P2SP di laman satgasp2sp.go.id.
Menurut Purbaya, setiap pelaku usaha yang ingin menyampaikan keluhan diwajibkan menggunakan platform tersebut. Selanjutnya, laporan yang diterima akan diproses secara bertahap sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Sebagai Ketua Kelompok Kerja II Satgas P2SP, Purbaya menjelaskan bahwa penanganan aduan dilakukan secara sistematis. Tahapan awal dimulai dari kajian di tingkat kelompok kerja, kemudian dilanjutkan dengan koordinasi antarpejabat eselon. Apabila permasalahan belum terselesaikan, maka akan dinaikkan ke level kementerian.
Pemerintah juga membuka ruang untuk melakukan penyesuaian kebijakan apabila hambatan yang dihadapi bersifat struktural atau sistemik. Menurutnya, solusi akan disesuaikan dengan karakter permasalahan yang ditemukan di lapangan.
Dari total 10 aduan yang masuk, Satgas telah menindaklanjuti dua laporan prioritas melalui rapat koordinasi intensif. Kedua isu tersebut berkaitan dengan skema pembiayaan proyek pengolahan sampah menjadi energi serta permasalahan pendanaan internal perusahaan.
Untuk memberikan kepastian hukum dan usaha, Satgas P2SP memastikan setiap laporan akan dipantau secara berkala. Evaluasi dilakukan setiap hari dan mingguan guna memastikan perkembangan penanganan berjalan sesuai rencana.
Purbaya menegaskan bahwa status masing-masing pengaduan akan diinformasikan secara jelas, baik yang telah selesai maupun yang masih dalam proses penyelesaian. Upaya ini diharapkan mampu memangkas proses birokrasi yang berlarut serta memberikan rasa aman bagi investor bahwa setiap kendala usaha mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat.(BY)
