Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat adanya deflasi pada harga beras di akhir semester kedua 2025, meski terjadi di masa paceklik. Kondisi ini dianggap sebagai tanda positif bahwa sistem produksi dan distribusi pangan nasional semakin efisien.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa harga beras mengalami penurunan secara berturut-turut selama dua hingga tiga bulan terakhir, sebuah fenomena yang jarang terlihat dalam tujuh tahun terakhir, khususnya pada periode Oktober hingga Desember.
“Alhamdulillah, beras memberikan kontribusi deflasi terbesar. Selama 2-3 bulan terakhir, harga beras menurun, dan ini tidak pernah terjadi dalam tujuh tahun terakhir, terutama pada bulan paceklik seperti Oktober, November, Desember. Namun, harga tetap stabil,” ujar Amran dalam keterangan resmi, Minggu (14/12/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga beras di tingkat konsumen tercatat mengalami deflasi berturut-turut sejak September hingga November 2025, masing-masing sebesar 0,13 persen, 0,27 persen, dan 0,59 persen. Pada minggu pertama Desember, harga beras medium turun 0,06 persen, sementara beras premium turun 0,15 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Meskipun harga di pasar konsumen menurun, Amran menegaskan hal tersebut tidak merugikan petani. Indeks harga yang diterima petani meningkat dari 136,78 pada Januari menjadi 144,59 pada November 2025, bahkan sempat mencapai 146,28 pada September, tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.
Peningkatan kesejahteraan petani sejalan dengan proyeksi produksi beras nasional yang diperkirakan mencapai 34,79 juta ton pada 2025. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) berada di level 121,06 pada April 2025, tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Indeks NTP Tanaman Pangan (NTPP) juga tercatat 106,51 pada periode yang sama.
Tren penurunan harga ini sejalan dengan kenaikan produksi di beberapa daerah. Misalnya, di Papua Selatan, luas panen pada 2025 mencapai 80.124 hektare atau naik 69,87 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, Amran mengakui tantangan distribusi beras di Papua masih besar karena kondisi geografis yang sulit. Distribusi ke beberapa wilayah harus menggunakan pesawat atau truk dengan waktu tempuh berhari-hari.
“Kami baru kembali dari Papua, di Zona 3 harga beras cukup tinggi. Medannya berat—ada yang harus diangkut pakai pesawat, ada yang naik truk berhari-hari, bahkan truk tenggelam,” kata Amran.
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah menargetkan peningkatan produksi beras lokal di Papua untuk memenuhi kebutuhan sekitar 660 ribu ton per tahun. Saat ini, pasokan baru mencapai 120 ribu ton, sehingga masih dibutuhkan tambahan sekitar 500 ribu ton, yang setara dengan pengembangan lahan seluas 100 ribu hektare.
“Insya Allah, tahun 2026 dan 2027 masalah ini akan terselesaikan,” tutup Amran.(BY)
