Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumatera Barat terus mendorong percepatan pengembangan Terminal Tipe A Anak Air agar menjadi pusat transportasi Antarkota Antarprovinsi (AKAP) yang ideal.
Meski demikian, upaya ini masih menghadapi tantangan utama berupa akses jalan yang sempit, yang menjadi perhatian serius dalam menunjang kelancaran transportasi.
Isu ini muncul saat Wali Kota Padang, Fadly Amran, melakukan peninjauan langsung ke Terminal Anak Air yang berlokasi di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kamis (30/10/2025). Dalam kesempatan tersebut, Fadly disambut Kepala BPTD Kelas II Sumbar, Deddy Gusman.
Fadly Amran menegaskan komitmen Pemko Padang untuk meningkatkan fungsi terminal sehingga dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat dan pelaku transportasi.
“Kami ingin terminal ini beroperasi secara maksimal. Saat ini baru dua koridor Trans Padang yang melintasinya, namun ke depan jumlah koridor dan armada akan ditambah untuk meningkatkan layanan,” jelasnya.
Selain itu, Wali Kota juga menekankan pentingnya kualitas pelayanan publik di kawasan terminal, termasuk kebersihan, keamanan, dan kenyamanan. Ia menyoroti urgensi pelebaran akses jalan sebagai faktor penunjang utama.
“Terminal harus bersih, aman, dan nyaman. Pelebaran jalan menjadi dua jalur sangat penting agar transportasi menuju terminal lebih lancar. Kami berharap Kementerian Perhubungan dapat mendukung langkah ini,” tambah Fadly.
Sementara itu, Kepala BPTD Kelas II Sumbar, Deddy Gusman, mengapresiasi dukungan Pemko Padang dan menekankan bahwa sinergi antarinstansi menjadi kunci pengembangan terminal agar lebih hidup dan bermanfaat.
Deddy mengakui kendala utama saat ini adalah akses jalan yang sempit, meski bus AKAP telah rutin beroperasi. “Kami sangat menghargai kunjungan Bapak Wali Kota. Sinergi ini sangat penting,” katanya.
Ia menambahkan, rencana pelebaran jalan menuju terminal menjadi dua jalur empat lajur sepanjang sekitar satu kilometer sudah disiapkan, namun terkendala anggaran untuk pembebasan lahan dan konstruksi.(des*)
