Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp70 triliun kepada Presiden Prabowo Subianto. Pengembalian tersebut dilakukan karena sebagian dana tidak terserap selama tahun anggaran berjalan.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, lembaganya tahun ini memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun serta tambahan dana cadangan Rp100 triliun. Dari total dana itu, Rp99 triliun telah terserap, sedangkan Rp70 triliun dikembalikan ke pemerintah karena diperkirakan tidak akan digunakan hingga akhir tahun.
“Tahun ini kami menerima total Rp171 triliun. Dari jumlah itu, Rp99 triliun sudah dimanfaatkan, sementara Rp70 triliun kami kembalikan kepada Presiden karena kemungkinan besar tidak terserap tahun ini,” ujar Dadan di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Menurut Dadan, keberhasilan program MBG bergantung pada tiga aspek utama: anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Ketiganya menjadi landasan agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif, merata, dan berkesinambungan di seluruh wilayah Indonesia.
Dukungan Anggaran dan Rencana Tahun Depan
Ia menuturkan, pemerintah memberikan dukungan anggaran besar untuk memastikan seluruh penerima manfaat mendapatkan akses program MBG secara merata. Tahun depan, nilai dukungan akan meningkat signifikan.
“Untuk 2026, BGN akan menerima Rp268 triliun, menjadikan lembaga ini memiliki porsi anggaran terbesar di kabinet. Ditambah dengan dana cadangan sebesar Rp67 triliun, total dukungan APBN mencapai Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis tahun depan,” kata Dadan.
Program tersebut akan menyasar 82,9 juta penerima manfaat, dengan penyaluran dana harian mencapai Rp1,2 triliun.
“Kalau bagi kementerian lain Rp1,2 triliun mungkin cukup untuk setahun, tapi bagi kami, itu adalah kebutuhan satu hari,” jelasnya.
SDM Pelaksana: SPPI sebagai Penggerak Utama
Selain pendanaan, Dadan menegaskan pentingnya kualitas SDM yang menjalankan program. Pemerintah memastikan pelaksana MBG merupakan lulusan perguruan tinggi yang tergabung dalam Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI). Para SPPI ini bertugas memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap daerah.
“Setiap SPPG wajib dipimpin oleh SPPI. Tidak ada satu pun SPPG yang tidak dikomandoi oleh mereka,” tegas Kepala BGN itu.
Infrastruktur dan Peran Mitra dalam Pembangunan
Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, pemerintah juga fokus membangun infrastruktur SPPG di seluruh Indonesia. Awalnya, pembangunan direncanakan dibiayai penuh oleh APBN, namun keterbatasan waktu membuat pemerintah membuka kemitraan dengan sektor swasta.
“Kami berterima kasih kepada seluruh mitra yang ikut membangun fasilitas SPPG di berbagai daerah. Mereka adalah bagian penting dari percepatan program ini,” ujar Dadan.
Pemerintah menargetkan pembangunan 30.000 unit SPPG yang memerlukan dana sekitar Rp60 triliun. Namun, proses tender melalui mekanisme pemerintah berjalan lambat. Dari alokasi Rp6 triliun untuk pembangunan 1.542 SPPG tahun ini, hingga Agustus belum ada yang terealisasi melalui jalur tender.
Sebaliknya, melalui kolaborasi bersama mitra, kini sudah berdiri 11.504 SPPG aktif di seluruh Indonesia, semuanya hasil partisipasi mitra tanpa dana APBN langsung.
“Ini adalah capaian luar biasa. Untuk pertama kalinya di dunia, program gizi nasional berhasil digerakkan lewat kemitraan besar-besaran antara pemerintah dan masyarakat,” tutur Dadan.
Hingga kini, tercatat ada 30.000 mitra terdaftar dalam sistem BGN. Sebanyak 11.504 mitra sudah lolos verifikasi, sementara sisanya masih dalam proses seleksi. BGN menargetkan hingga akhir tahun akan ada 25.400 SPPG di wilayah aglomerasi dan 6.000 SPPG di daerah terpencil yang beroperasi penuh.(BY)
