Jakarta – Microsoft mengumumkan penghentian sebagian layanan yang digunakan oleh unit Kementerian Pertahanan Israel (IMOD), setelah penyelidikan internal menemukan bahwa teknologi perusahaan dipakai untuk kegiatan pengawasan massal terhadap warga sipil di Gaza.
Keputusan ini disampaikan pada Kamis (25/9/2025) dan didasarkan pada hasil investigasi yang dipublikasikan oleh The Guardian, bekerja sama dengan +972 Magazine dan Local Call. Laporan tersebut mengungkap bahwa salah satu unit IMOD memanfaatkan kapasitas penyimpanan besar di layanan Microsoft Azure untuk menyimpan data hasil penyadapan panggilan telepon warga Palestina. Data tersebut kemudian digunakan untuk operasi militer di Gaza dan Tepi Barat.
Pernyataan Microsoft
Presiden Microsoft, Brad Smith, menegaskan bahwa penggunaan teknologi perusahaan untuk pengawasan massal bertentangan dengan ketentuan layanan Microsoft.
“Kami telah meninjau keputusan ini bersama IMOD dan mengambil langkah untuk memastikan layanan kami tidak digunakan untuk melanggar privasi warga sipil,” tulis Smith dalam pernyataan yang dirilis perusahaan.
Smith juga menekankan bahwa pemutusan layanan hanya berlaku pada langganan tertentu, termasuk penyimpanan cloud dan layanan kecerdasan buatan, tanpa memengaruhi kerja sama Microsoft yang lain dengan Israel.
Respons dan Peninjauan Internal
Kontroversi terkait kerja sama Microsoft dengan pemerintah Israel sudah lama menjadi sorotan, bahkan memicu protes dari karyawan perusahaan. Microsoft mengaku melakukan tinjauan internal setelah artikel The Guardian terbit dan menemukan bukti yang mendukung sebagian isi laporan, termasuk pola konsumsi penyimpanan di pusat data Eropa dan pemakaian layanan AI.
Perusahaan menegaskan tidak mengakses langsung konten pelanggan dalam proses peninjauan.
Rencana Migrasi Data
Menurut laporan The Guardian, unit IMOD yang terdampak berencana memindahkan data mereka ke platform cloud milik Amazon. Hingga berita ini diturunkan, Amazon belum memberikan komentar resmi.
Sorotan Global
Awal tahun ini, pakar PBB Francesca Albanese juga menyerukan agar perusahaan multinasional menghentikan kerja sama bisnis dengan Israel, memperingatkan potensi keterlibatan dalam pelanggaran hukum humaniter internasional di Gaza dan Tepi Barat. Dalam laporannya kepada Dewan HAM PBB, ia menyebut beberapa raksasa teknologi, termasuk Microsoft, Amazon, dan Alphabet, sebagai perusahaan yang perlu meninjau ulang keterlibatan mereka.
Langkah Microsoft menghentikan sebagian layanan dipandang sebagai sinyal bahwa perusahaan semakin berhati-hati agar produknya tidak digunakan untuk praktik yang melanggar hak asasi manusia.(BY)
