Jakarta – Lembaga pemeringkat internasional S&P Global kembali menetapkan peringkat kredit jangka panjang Indonesia di level BBB dan jangka pendek pada A-2 dengan prospek stabil pada Selasa, 29 Juli 2025. Keputusan ini mencerminkan keyakinan global terhadap keberlanjutan kebijakan fiskal Indonesia dan potensi pertumbuhan ekonomi yang tetap menjanjikan meski dibayangi tantangan eksternal.
S&P memperkirakan pemerintah akan terus mengelola defisit anggaran agar tidak melampaui batas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, penguatan sektor hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dipandang akan membantu mempertahankan ketahanan ekonomi selama dua hingga tiga tahun mendatang.
Dalam proyeksi jangka menengahnya, S&P memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap stabil di kisaran 5% per tahun. Namun, pada 2025, pertumbuhan diperkirakan akan sedikit menurun akibat melambatnya belanja infrastruktur.
Konsumsi domestik diyakini akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Sejumlah inisiatif pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, serta potensi masuknya investasi dari Sovereign Wealth Fund (SWF) Danantara, turut memberikan harapan positif terhadap aktivitas ekonomi ke depan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di semester kedua 2025.
“Beberapa strategi utama yang tengah dijalankan antara lain pelaksanaan Program MBG, penguatan koperasi melalui Koperasi Desa Merah Putih, dan proyek pembangunan tiga juta rumah sebagai bagian dari upaya penyediaan perumahan nasional sekaligus untuk mendorong sektor konstruksi,” ujar Airlangga dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Ia juga menekankan perlunya sinergi kebijakan antara belanja pemerintah dan insentif non-anggaran. Dalam hal belanja APBN, ia mendorong percepatan realisasi anggaran di kementerian dan lembaga yang memiliki porsi belanja besar guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.
Untuk sektor investasi, pemerintah akan meningkatkan kualitas data dan akses informasi mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI), melalui kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Sejumlah kebijakan juga dipercepat, seperti program Kredit Investasi Padat Karya, peningkatan realisasi Program FLPP, serta penyaluran bantuan perumahan melalui Program Kredit Perumahan dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Di sisi lain, untuk menguatkan daya beli masyarakat, pemerintah memperluas pelaksanaan program padat karya tunai di berbagai daerah.
Sebagai tambahan, menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025–2026, pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus ekonomi, termasuk penyelenggaraan event wisata nasional, pemberian insentif PPN-DTP untuk tiket pesawat, serta diskon tarif transportasi darat dan laut seperti kereta api, kapal, penyeberangan, dan jalan tol.
Dari sisi stabilitas harga, tingkat inflasi nasional diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran target yang ditetapkan pemerintah dan Bank Indonesia, yakni di angka 2,5% ±1%. Sepanjang tahun 2025 hingga 2028, inflasi diproyeksikan rata-rata berada di kisaran 2,4%.(BY)
