Pemprov Diminta Tuntaskan Lima Persoalan Besar

Padang, Singgalang
Menyikapi berkembangnya lima isu strategis, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Sumbar temui Wagub Nasrul Abit, Senin (9/4). GNPF MUI berharap, pemprov mendorong penyelesaian persoalan tersebut, dan menerangkan situasi terkini atas persoalan yang ada.
Setidaknya, terdapat lima persoalan yang menggelisahkan sebagian masya rakat Sumbar saat ini. Seperti pelarangan cadar di IAIN Bukittinggi hingga polemik geothermal di Kabupaten Solok. 
Selain soal cadar dan geothermal, GNPF MUI juga meminta keterangan situasi tentang proses hukum terhadap Sukmawati Sukarno Putri yang dinilai melecehkan perangkat syariat Islam. Lalu, pembangunan hotel di bekas penertiban bangunan masyarakat oleh PT KAI di stasiun Bukittinggi, dan persoalan investasi di Mentawai.
Ketua GNPF MUI Sumbar Jel Fathullah, Ketua MTKAAM Sumbar Irfianda Abidin, bersama para pengurus GNPF MUI kota/kabupaten dan pengurus sejumlah ormas Islam mengatakan, proses hukum terhadap Sukmawati mesti dikawal. Sebab, telah jelas terjadi penistaan terhadap Islam dalam pembacaan puisi berjudul ‘Ibu Indonesia’ beberapa waktu lalu, yang membuat heboh.
Selain itu, GNPF MUI juga berharap pemprov meminta Rektor IAIN Bukit tinggi untuk membatalkan surat pelarangan penggunaan cadar di lingkungan kampus tersebut. GNPF MUI menilai, aturan tersebut merupakan aturan yang tidak beralasan.
“Kami coba konfirmasi secara langsung, tapi rektor dengan segala retorikanya terus bersikeras. Pemprov Sumbar seyogyanya memberikan perhatian terkait hal ini,” kata Irfianda.
Selanjutnya, GNPF MUI juga meminta pemprov  melakukan komunikasi dengan PT KAI Divre Sumbar, terkait rencana pembangunan hotel di bekas bangunan masyarakat yang dibongkar paksa di Stasiun Bukittinggi bebe rapa waktu lalu. Menurut mereka, rencana pembangunan tersebut betul-betul melukai hati masyarakat yang sebelumnya digusur secara paksa.
Ada pun terkait polemik geothermal dan pembangunan di Mentawai, GNPF MUI berharap pula pemprov menggaransi, bahwa kedua proyek tersebut betul-betul bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, sekaligus agama. Sebab, kedua proyek tersebut akan berjalan dengan permodalan dan pengerjaan oleh investor asing.
Wakil Gubernur Nasrul Abit mengatakan, pihaknya telah mencatat poin-poin penting dalam pertemuan tersebut, mengkaji satu per satu persoalan yang ada, dan menggali informasi terkini kepada para pihak terkait. Ia berharap, dengan duduk bersama, segala persoalan yang ada bisa terselesaikan dengan cara yang baik.
“Karakter kita orang Minang ini adalah musyawarah mufakat. Kami di pemprov tentu saja berharap kita menyatukan pandangan dalam segala hal, dan duduk bersama dalam menyelesaikan persoalan,” kata Nasrul.
Persoalan Sukmawati Sukarno Putri, tambahnya, telah menuai reaksi banyak kalangan sehingga wajar GNPF MUI pun menyampaikan aspirasinya. Namun, karena persoalan hukumnya bukan di Sumbar, dan yang bersangkutan telah meminta maaf secara terbuka, maka patut dipikirkan kembali secara matang apa reaksi yang akan diberikan selanjutnya.
“Untuk persoalan pelarangan cadar di IAIN Bukittinggi, dalam pekan depan saya akan bertemu rektornya dan coba berdiskusi soal itu. Sesuai ketentuan, IAIN di bawah kementerian langsung, sehingga nanti akan diajak juga Kanwil Kemenag duduk bersama,” katanya.
Untuk masalah geothermal di Kabupaten Solok dan rencana percepatan pembangunan di Mentawai, Nasrul yang juga bertindak sebagai Ketua Tim Satgas Investasi Sumbar mengatakan, pihaknya setuju bahwa apa pun pembangunan melalui jalur investasi yang dilakukan, wajib mengutamakan asas manfaat bagi masyarakat.
“Untuk di Solok, saya akan kaji lebih dalam. Kalau betul akan merusak, ya pasti ditolak. Saya sudah bertemu dengan utusan perusahaan itu. Kata mereka sudah sesuai prosedur, tapi orangnya tidak tahu Sumbar ini unik, musyawarah mufakat itu karakter Minang. Soal Mentawai, dua hari setelah dilantik saya ditugasi gubernur membenahi Mentawai. Makanya, kami butuh dukungan atas KEK ini, selama itu memang bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (104)